Connect with us

Hukum

Beri Sindiran, Koalisi Masyarakat Sipil Sebut Tjahjo Kumolo Seperti Kuasa Hukum Firli Cs

Diterbitkan

Pada

Beri Sindiran, Koalisi Masyarakat Sipil Sebut Tjahjo Kumolo Seperti Kuasa Hukum Firli Cs
image_pdfimage_print

Realitarakyat.com – Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) turun tangan usai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo ikut campur dalam polemik tes wawasan kebangsaan (TWK) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Koalisi menilai Tjahjo, yang merupakan kader PDIP, memicu kontroversi dengan menyatakan TWK bukan persoalan pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

“Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi mendesak agar Presiden Joko Widodo memanggil, meminta klarifikasi, dan mengevaluasi Tjahjo Kumolo atas pernyataan kontroversi yang telah ia sampaikan,” kata Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati yang tergabung dalam koalisi tersebut dalam keterangannya, Rabu (9/6/2021).

Asfin menyebut Tjahjo terkesan menganggap enteng polemik itu dan mengabaikan fakta bahwa TWK KPK tak sesuai peraturan perundang-undangan.

Menurutnya, Tjahjo seharusnya paham bila TWK melanggar hukum, bertolak belakang dengan putusan Mahkamah Konsitusi (MK), dan tak sesuai instruksi Jokowi.

“Dengan melontarkan pernyataan itu, Tjahjo seolah-olah bertindak sebagai kuasa hukum dari pimpinan KPK,” ujarnya.

Asfin mengingatkan Tjahjo tak punya wewenang menentukan TWK adalah sebuah pelanggaran HAM atau bukan. Menurutnya, kewewenangan itu dimiliki Komnas HAM sesuai pasal 89 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999.

“Pernyataan Tjahjo itu semakin membuat terang ihwal peta aktor-aktor di balik pelemahan KPK sebab pejabat selevel nenteri mustahil tidak mengetahui suatu undang-undang,” katanya.

“Oleh karena itu, pernyataan ini terindikasi di luar kepentingan sebagai Menpan RB,” ujar Asfin menambahkan.

Sebelumnya, Tjahjo menyatakan pembelaan terhadap pimpinan KPK dalam polemik TWK. Dia mendukung Firli Bahuri dkk. tidak mendatangi panggilan Komnas HAM terkait hal itu.

Komnas HAM memanggil para pimpinan KPK untuk memeriksa dugaan pelanggaran HAM dalam TWK KPK. Pemeriksaan dilakukan merespons aduan 75 orang pegawai KPK yang tak lulus TWK.

“Kami juga mendukung KPK, misalnya yang tidak mau hadir di Komnas HAM. Apa urusan kewarganegaraan urusan pelanggaran HAM?” ujar Tjahjo dalam Rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan Menpan RB di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (8/6).[prs]

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Headline

Kejaksaan Mengaku Kesulitan Menerapkan Skandal UU Tipikor Terhadap Skandal Emas Di Bandara Soeta

Diterbitkan

Pada

Kejaksaan Mengaku Kesulitan Menerapkan Skandal UU Tipikor Terhadap Skandal Emas Di Bandara Soeta
Baca Berita

Hukum

Pimpinannya Kembali Dipanggil Komnas HAM, KPK: Kami Masih Pelajari Dugaan Pelanggaran HAM di TWK

Diterbitkan

Pada

Pimpinannya Kembali Dipanggil Komnas HAM, KPK: Kami Masih Pelajari Dugaan Pelanggaran HAM di TWK
Baca Berita

DPR

Sahroni Apresiasi Polda Metro yang Ungkap Transaksi Narkoba Asal Timur Tengah

Diterbitkan

Pada

Sahroni Apresiasi Polda Metro yang Ungkap Transaksi Narkoba Asal Timur Tengah
Baca Berita
Loading...