Connect with us

Headline

Beredar Isu Pegawai KPK Tak Lolos TWK Akan Ikut Program Bela Negara Juli Mendatang

Diterbitkan

Pada

Beredar Isu Pegawai KPK Tak Lolos TWK Akan Ikut Program Bela Negara Juli Mendatang
image_pdfimage_print

Realitarakyat.com – Pendidikan pelatihan bela negara dan wawasan kebangsaan bagi pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) disebut akan dilaksanakan pada Juli 2021.

Berdasarkan dokumen yang diterima CNNIndonesia.com, 24 pegawai tersebut diwajibkan menandatangani kesediaan mengikuti pendidikan pelatihan.

Dokumen itu merupakan berita acara rapat koordinasi tindak lanjut hasil asesmen TWK dalam rangka pengalihan status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) tertanggal 25 Mei 2021.

Ditandatangani oleh lima pimpinan KPK, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly, Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana, Ketua Lembaga Administrasi Negara (LAN) Adi Suryanto, dan Ketua Komisi ASN Agus Pramusinto.

“Pendidikan pelatihan bela negara dan wawasan kebangsaan akan dilaksanakan selambat-lambatnya Juli 2021,” demikian tertuang dalam poin ke-4 berita acara dimaksud.

Sebanyak 24 pegawai KPK tersebut tidak serta merta akan diangkat menjadi ASN. Mereka bisa diberhentikan dengan hormat– menyusul 51 pegawai yang disebut ‘merah’– jika tidak lulus pelatihan bela negara dan wawasan kebangsaan.

Sementara itu, sebanyak 1.271 pegawai KPK yang telah dilantik menjadi ASN disebut akan mengikuti orientasi dalam rangka pembekalan sebagai ASN yang diselenggarakan oleh LAN.

Salah seorang pegawai KPK tak lolos TWK mengatakan, pimpinan KPK dan kementerian/lembaga negara tidak patuh terhadap instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) tertanggal 17 Mei 2021. Jokowi ketika itu menyatakan hasil asesmen TWK tidak bisa menjadi dasar memberhentikan 75 pegawai KPK.

“Memang ini tidak main-main untuk menghentikan laju 51 pegawai terbaik KPK. Dibutuhkan kesepakatan 5 pimpinan KPK lengkap, Ketua BKN, Menkumham, Menpan-RB, Kepala LAN, dan Ketua Komisi ASN,” ujar sumber tersebut.

Menurut sumber ini, Padahal, Ketua Komisi ASN Agus Pramusinto sempat meminta keputusan tersebut harus dikonsultasikan kepada Presiden Jokowi terlebih dahulu.

Selain itu, Menpan-RB Tjahjo Kumolo menyampaikan pemberhentian 75 pegawai KPK harus dilakukan sesuai Undang-undang.

“Saat itu pimpinan KPK memang ingin segera berhentikan,” tandasnya.

Menanggapi dokumen tersebut, Ketua KPK Firli Bahuri mempertanyakan sumber dokumen tersebut. Ia akan mengecek ke Sekjen KPK terlebih dulu.

“Terima kasih saya cek ke Sekjen [KPK],” ucap Firli saat dikonfirmasi melalui pesan singkat. “Kalau tidak jelas sumbernya, maka tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya,” imbuhnya.

Sementara Kepala BKN Bima Haria menyatakan juga akan mengecek kebenaran dokumen tersebut.

“Memang ada berita acara rakor, tapi apakah surat yang ini akan saya cek,” tuturnya melalui pesan singkat.

Sementara Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, Menkumham Yasonna, Menpan-RB Tjahjo, dan Ketua Komisi ASN Agus Pramusinto belum memberikan jawaban.(Din)

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Headline

Usai SKB Implementasi UU ITE Diteken, Mahfud MD Berharap Beri Perlindungan Bagi Masyarakat

Diterbitkan

Pada

Penulis

Usai SKB Implementasi UU ITE Diteken, Mahfud MD Berharap Beri Perlindungan Bagi Masyarakat
Baca Berita

Headline

Khusus Daerah Zona Merah, MUI Himbau Masyarakat Shalat Idul Adha dirumah

Diterbitkan

Pada

Penulis

Khusus Daerah Zona Merah, MUI Himbau Masyarakat Shalat Idul Adha dirumah
Baca Berita

Nasional

MUI Minta Masyarakat Gelar Shalat Idul Adha di Rumah

Diterbitkan

Pada

MUI Minta Masyarakat Gelar Shalat Idul Adha di Rumah
Baca Berita
Loading...