Connect with us

DPR

Bansos Covid Banyak Tak Tepat Sasaran, DPR Dorong Kemensos Bertindak

Diterbitkan

Pada

Bansos Covid Banyak Tak Tepat Sasaran, DPR Dorong Kemensos Bertindak
image_pdfimage_print

Realitarakyat.com – Banyaknya kasus penerima bantuan sosial tak tepat sasaran menjadi perbincangan hangat di tingkat daerah hingga pemerintah pusat.

Anggota Komisi VIII DPR RI Bukhori Yusuf mengatakan, polemik tersebut menjadi fokus DPR dengan mendorong Kementerian Sosial (Kemensos) untuk segera bertindak.

Ia menerangkan, bahwa 2021 menjadi momentum bagi pemerintah pusat hingga pemerintah daerah untuk melakukan perbaikan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) atau disebut ‘Tahun Pendataan’.

Bukhori menuturkan, pihaknya sudah mendorong Menteri Sosial Tri Rismaharini agar segera menyelesaikan perbaikan DTKS di semua daerah.

“Data tersebut meliputi, data program keluarga harapan (PKH), bantuan sosial tunai (BST), dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT),” sebut Bukhori, Selasa (22/6/2021).

Bukhori menilai, perbaikan DTKS adalah kunci untuk memecahkan polemik bantuan sosial yang salah sasaran, atau sekurang-kurangnya insiden inclusion dan exclusion error bisa diminimalisir melalui pemutakhiran data.

“Dalam setiap raker, isu sentral yang selalu saya tegaskan pada Mensos Risma adalah konsistensi dan keseriusan untuk meningkatkan perbaikan data (DTKS). Secara teknis, salah satu caranya adalah semua data yang berasal dari kabupaten/kota yang telah melalui verifikasi, diterima saja dulu semuanya. Setelah itu, dilakukan verifikasi kembali untuk menentukan desil 1, 2, 3, 4, hingga 5,” terangnya.

Menurut anggota komisi sosial ini, proses verifikasi setidaknya melewati sejumlah tahapan.

“Pertama, data yang dihimpun oleh pihak pemerintah desa/kelurahan harus dimusyawarahkan dan diverifikasi dengan para pemangku kepentingan tingkat desa/kelurahan,” ungkapnya.

Hasilnya, imbuh Bukhori, data tersebut disampaikan ke Dinas Sosial masing-masing kabupaten/kota untuk selanjutnya diteruskan ke pemerintah pusat.

Sebelumnya, Dinas Sosial sebenarnya bisa melakukan verifikasi ulang, namun tidak berhak melakukan penghapusan data. Data utuh yang disampaikan oleh desa/kelurahan kepada Dinas Sosial kemudian diteruskan ke pusat untuk dilakukan verifikasi sehingga menjadi data terpadu.

“DTKS ini nantinya dijadikan pedoman Kemensos dan lembaga atau kementerian lainnya untuk menyalurkan bantuan sosial kepada warga yang berhak menerimanya. Verifikasi data harus dipastikan dilakukan secara terukur dan bisa dipertanggungjawabkan,” tutupnya.[prs]

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

DPR

Satgas Lawan Covid-19 DPR Distribusikan Satu Juta Masker untuk Nakes

Diterbitkan

Pada

Satgas Lawan Covid-19 DPR Distribusikan Satu Juta Masker untuk Nakes
Baca Berita

DPR

Apresiasi Raih Emas di Olimpiade, Apriyani Dapat Hadiah Rp100 Juta dari Anggota DPR

Diterbitkan

Pada

Penulis

Apresiasi Raih Emas di Olimpiade, Apriyani Dapat Hadiah Rp100 Juta dari Anggota DPR
Anggota DPR RI, Hj Tina Nur Alam (ist/net)
Baca Berita

DPR

Sidak ke Bea Cukai Tanjung Priok, DPR Dukung Kemudahan Izin Masuk Produk Alkes

Diterbitkan

Pada

Penulis

Sidak ke Bea Cukai Tanjung Priok, DPR Dukung Kemudahan Izin Masuk Produk Alkes
Baca Berita
Loading...