Connect with us

DPR

Baleg Klaim Tunggu Surat Kemenkumham untuk Revisi UU ITE

Diterbitkan

Pada

image_pdfimage_print

Realitarakyat.com – Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Willy Aditya mengatakan Baleg DPR menunggu surat Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) terkait rencana pemerintah merevisi UU nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Dia menilai memungkinkan apabila ingin memasukkan revisi UU ITE tersebut dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021, yaitu dibahas dalam rapat kerja (raker) bersama pemerintah yang diwakili Kemenkumham dan DPD RI.

“Baleg ada mekanisme evaluasi (Prolegnas) setengah tahun, kami menunggu Kemenkumham, karena itu (memasukan revisi UU ITE dalam Prolegnas) perlu dibahas dalam raker,” kata Willy di Jakarta, Kamis (10/6/2021).

Dia mengatakan Baleg DPR prinsipnya terbuka terhadap keinginan pemerintah yang ingin merevisi UU ITE karena sudah lama ditunggu masyarakat.

Menurut dia, sangat memungkinkan revisi UU ITE dimasukkan dalam Prolegnas Prioritas 2021 yaitu dalam evaluasi setengah tahun Prolegnas.

“Evaluasi setengah tahun Prolegnas tersebut kemungkinan dilaksanakan pada masa sidang mendatang (Masa Sidang Keenam Tahun Sidang 2020-2021),” ujarnya.

Dia mengapresiasi keputusan pemerintah yang akan merevisi UU ITE karena sesuai aspirasi dan harapan publik disebabkan banyak pasal-pasal dalam UU tersebut yang menjadi polemik.

Politisi Partai NasDem itu berharap revisi UU ITE tersebut bisa mengakhiri polemik yang terjadi di masyarakat dan diharapkan proses revisi UU tersebut dapat dituntaskan secepatnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebutkan revisi terbatas pada Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) untuk menghilangkan multitafsir.

“Itu semua untuk menghilangkan multitafsir, menghilangkan pasal karet dan menghilangkan kriminalisasi,” ujar Mahfud dalam konferensi pers secara daring, di Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (8/6).

Pasal-pasal yang akan direvisi, yakni Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 36 serta Pasal 45C.

Menurut Mahfud, revisi terhadap pasal-pasal tersebut sebagaimana masukan dari masyarakat. Namun, kata dia, revisi tersebut tak serta-merta mencabut secara keseluruhan UU ITE.[prs]

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

DPR

Komisi VII Desak ESDM Tingkatkan PDB Sektor Industri Logam

Diterbitkan

Pada

Penulis

Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto (ist/net)
Baca Berita

DPR

Terkait RUU APBN 2022, Fraksi Nasdem Soroti Masih Rendahnya Serapan Anggaran TKDD

Diterbitkan

Pada

Penulis

Anggota Badan Anggaran (Banggar) Fraksi Partai Nasdem Fauzi Amro (ist/net)
Baca Berita

DPR

Puan Ajak Mahasiswa Belajar Dengar Aspirasi Pada Program Magang di Rumah Rakyat

Diterbitkan

Pada

Penulis

Ketua DPR Puan Maharani/Net
Baca Berita
Loading...