Connect with us

Hukum

Anulir Hukuman Mati Bandar Sabu Ratusan Kilo, Pakar: Hakim PT Banten Tak Dukung Pemberantasan Narkoba

Diterbitkan

Pada

Anulir Hukuman Mati Bandar Sabu Ratusan Kilo, Pakar: Hakim PT Banten Tak Dukung Pemberantasan Narkoba
image_pdfimage_print

Realitarakyat.com – Pengadilan Tinggi (PT) Banten menganulir hukuman mati ke bandar sabu, Bashir Ahmed dan Adel menjadi 20 tahun penjara.

Keduanya adalah pemilik sabu 821 kilogram yang dikirim dari Iran melalui perairan Tanjung Lesung wilayah Banten Selatan. Padahal sanksi menjerakan berupa hukuman mati paling pantas bagi penyebar barang perusak masyarakat ini.

“Jadi hakim tidak mendukung upaya pemberantasan narkoba, karena sudah jelas terdakwa sebagai bandar, sekaligus pengedar dalam kasus ini dan hakim terkesan asal mengubah putusan pidana  terdakwa,” kata pakar hukum pidana Azmi Syahputra dalam keterangan tertulisnya, Senin (28/6/2021).

Menurut Azmi, ada trend perubahan putusan Majelis Hakim Banding setelah putusan Hakim Pengadilan Tinggi DKI  dalam Kasus Jaksa Pinangki kini berlanjut  terjadi pada majelis hakim Pengadilan Tinggi Banten. Ia menilai majelis hakim  pengadilan Tinggi  keliru mengartikan dan menerapkan Pasal 241 KUHAP.

“Pasal 241 KUHAP harus diikuti dengan persyaratan oleh hakim, tidak bisa ditafsirkan secara bias oleh hakim, apalagi jika hanya ketidaksetujuan terkait  pemidanaan. Artinya hakim di tingkat  banding menggeser makna perbuatan, fakta hukum, alat bukti, keadaan, termasuk nilai keyakinan hakim dalam membuat pertimbangan hukumnya telah lari dari tujuan hukum pidana (vide Pasal 197 huruf d KUHAP),” paparnya.

“Pasal 241 KUHAP baru bisa dilakukan jika  semua hal dalam pemeriksaan hakim banding menemukan ada kelalaian dalam penerapan hukum acara atau kekeliruan  atau kurang lengkap baru Pengadilan tinggi mengadakan putusan sendiri,” tambahnya.

Selain itu, lanjut Azmi, semestinya pengurangan hukuman pada tingkat banding dipilah dengan matang oleh majelis pada bobot dan kualitas tindak pidananya, dan dampak dari perbuatannya. Bukan asal mendiskon hukuman untuk ubah putusan. Pasalnya, dalam menjaga kualitas penegakan hukum, hakim harus mampu mengharmonisasi keadilan dan kepastian hukum.

Hal itu mengingat kekuasaan kehakiman itu kekuasan negara yang merdeka, bebas dari campur tangan pihak kekuasaan atau pihak manapun. “Sehingga putusannya harus mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia, karena dalam kasus ini Jaksa harus melakukan kasasi,” ujar dosen hukum pidana Universitas Trisakti Jakarta ini.

Azmi menandaskan reformasi hukum pidana dalam UU Narkoba tampak sekali berproses dalam suatu dinamika perkembangan sosial dan tehnologi yang berpengaruh terhadap perkembangan kriminalitas di Indonesia yang menuntut tindakan dan kebijakan antisipastif. Sebab, perbuatan peredaran bandar narkoba jelas merupakan perbuatan amoral, merugikan kepentingan dan kesehatan masyarakat.[prs]

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Headline

Dianggap Lakukan Penipuan, Polda Sumsel tangkap Anak Akidi Tio Karena Uang Rp2 Triliun Tersebut Tidak Ada

Diterbitkan

Pada

Penulis

Dianggap Lakukan Penipuan, Polda Sumsel tangkap Anak Akidi Tio Karena Uang Rp2 Triliun Tersebut Tidak Ada
Baca Berita

Hukum

“Red Notice” Dinilai Lips Service, MAKI Pesimis Harun Masiku Segera Tertangkap

Diterbitkan

Pada

Penulis

"Red Notice" Dinilai Lips Service, MAKI Pesimis Harun Masiku Segera Tertangkap
Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman (ist/net)
Baca Berita

Kesehatan

Kutuk Praktik Mafia Obat, Ketua DPR Pertanyakan Hati Nurani Para Pelaku

Diterbitkan

Pada

Penulis

Kutuk Praktik Mafia Obat, Ketua DPR Pertanyakan Hati Nurani Para Pelaku
Ketua DPR RI Puan Maharani (ist/net)
Baca Berita
Loading...