Connect with us

Ekonomi

Wagub NTB Minta Kompetensi Naker “Link and Match” dengan Industri

Diterbitkan

Pada

Wagub NTB Minta Kompetensi Naker "Link and Match" dengan Industri
Wakil Gubernur NTB, Sitti Rohmi Djalilah (ist/net)
image_pdfimage_print

Realitarakyat.com – Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Hj Sitti Rohmi Djalilah meminta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terus membangun kolaborasi dan meningkatkan kompetensi yang dibutuhkan dunia usaha agar “link and match” dengan kebutuhan pasar kerja.

“Disnaker harus membangun sinergi dengan seluruh stake holder terkait. Libatkan dan optimalkan semua BLK Provinsi, BLK milik kabupaten/kota dan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS), termasuk pelibatan instruktur dari dunia industri sehingga naker yang telah lulus pelatihan kerja bisa langsung terserap ke dalam dunia usaha,” ujarnya saat memberikan arahan kepada seluruh pejabat struktural Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB di Mataram, Sabtu (29/5/2021).

Wagub mengingatkan, Disnakertrans NTB memiliki tugas dan fungsi yang strategis dengan tantangan dan permasalahan yang sangat kompleks.

Tugas itu, mulai dari penyediaan kesempatan kerja dan lapangan usaha, penyiapan naker kompeten atau terampil, mengatur penempatan kerja hingga perlindungan dan jaminan kesejahteraan sosial serta hak-hak pekerja harus diperhatikan semuanya.

Termasuk perlindungan terhadap para pekerja migran, agar dipastikan bahwa ke depan tidak ada lagi yang berangkat secara unprosedural.

“Saya tugaskan agar zero unprocedural migran, link and match kebutuhan dan ketersediaan naker revitalisasi LTSA dan BLK harus bisa terealisasi di NTB,” ucapnya.

Selain itu, menurut Wagub, diera pasar kerja terbuka saat ini, NTB wajib menyiapkan dan menggunakan tenaga kerja lokal, seperti berbagai potensi yang ada di sekolah menengah kejuruan.

Misalnya persiapan untuk pembangunan smelter di Sumbawa dan MotoGP Mandalika. Kebutuhan tenaga kerja terutama tenaga kerja lokal harus mulai direncanakan dengan riil di lapangan.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB, I Gede Putu Aryadi, menyatakan, pihaknya sedang menata dan mengidentifikasi semua persoalan ketenagakerjaan yang dihadapi.

Sejak dilantik sebulan lalu, kata Gede pihaknya inten berkoordinasi dengan seluruh asosiasi dunia industri dalam rangka mewujudkan link and match dengan dunia usaha.

Aryadi juga menyampaikan, terkait data pemulangan PMI asal NTB. Menurutnya, dari sejumlah PMI purna ini, sudah banyak yang berhasil mengembangkan usaha mandiri di sektor formal maupun informal. Mereka sukses karena setelah purna dari bekerja di luar negeri, mereka pulang membawa modal dan juga pengalaman kerja.

“Succes story ini tentunya bisa menginspirasi yang lain, dan kita semua untuk mengatasi kondisi krisis akibat pandemi COVID-19 sampai sekarang ini,” terangnya.

Ia menambahkan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi juga menyiapkan pelatihan wira usaha mandiri bagi para PMI yang sudah purna.

Dalam pelaksanaan pelatihan kerja berbasis kompetensi, mantan Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Kominfotik) ini, menegaskan pihaknya tidak bisa bekerja sendiri. Pelibatan seluruh unsur menjadi kata kunci.

Ia menjelaskan, selain BLK milik pemerintah daerah dan BLK internasional di Lombok Timur, di NTB juga terdapat 315 LPKS, 104 di antaranya sudah terakreditasi. Selama tahun 2020, sebanyak 10.202 pencari kerja yang sudah dilatih dengan dukungan 1.053 orang instruktur yang tersebar di NTB.

“Sebagian dari para lulusan pelatihan kerja ini, atau sekitar 4 ribu lulusan pelatihan itu belum terserap ke dalam dunia kerja. Karena itu, komitmen dari dunia industri untuk memberdayakan para naker lokal ini sangatlah diharapkan,” katanya. (ant/ndi)

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

DPR

Nusron Wahid: Holding BUMN UMi Bantu Wong Kecil, yang Tolak Itu Antek Rentenir

Diterbitkan

Pada

Nusron Wahid: Holding BUMN UMi Bantu Wong Kecil, yang Tolak Itu Antek Rentenir
Baca Berita

Ekonomi

Komisi IV Desak Menteri KP Perjuangkan Status Tenaga Penyuluh Perikanan

Diterbitkan

Pada

Penulis

Komisi IV Desak Menteri KP Perjuangkan Status Tenaga Penyuluh Perikanan
Anggota Komisi IV DPR RI, Vita Ervina (ist/net)
Baca Berita

Ekonomi

Kemenkop Beri Pembekalan kepada Koordinator dan Pendampingan KUR di Bali

Diterbitkan

Pada

Penulis

Kemenkop Beri Pembekalan kepada Koordinator dan Pendampingan KUR di Bali
(ist/net)
Baca Berita
Loading...