Connect with us

Hukum

Tokoh Galang Dana untuk Palestina Tak Perlu dipandang Negatif

Diterbitkan

Pada

Tokoh Galang Dana untuk Palestina Tak Perlu dipandang Negatif
Suparji Ahmad/Net
image_pdfimage_print

Realitarakyat.com – Pakar Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia, Suparji Ahmad mengatakan bahwa penggalangan dana untuk sosial memang harus sesuai izin pemerintah. Hal ini tertuang dalam undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang dan PP No.29 tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan.

“Pada dasarnya memang harus sesuai izin pemerintah, jika lingkupnya sampai pada luar negeri maka perlu izin dari menteri sosial. Yang melakukan penggalangan dana tidak bisa individu,” katanya dalam keterangan pers, Senin (31/05/2021).

Meski demikian, seorang tokoh atau influencer yang secara individu menggalang dana untuk kemanusiaan, misalnya untuk Palestina harus bisa mempertanggungjawabkannya. Publik berhak tau ke mana dana tersebut disalurkan.

“Dan tokoh agama, influencer yang menggalang dana untuk membantu Palestina tak perlu dipandang negatif. Selama tokoh/influencer tersebut mampu mempertanggungjawabkan. Artinya persoalan izin/tidak tak perlu dipermasalahkan terlalu jauh” paparnya.

“Penggalangan dana oleh para tokoh wujud kepedulian bangsa Indonesia terhadap rakyat Palestina. Seharusnya kita mendukung, karena Indonesia tak pernah memihak pada Israel,” ulasnya.

Masyarakat, kata Suparji, di sisi lain juga harus selektif dalam mengikuti penggalangan dana. Menurutnya, jangan sampai masyarakat sembarangan dalam menyalurkan dana sehingga dana yang terkumpul tak jelas peruntukannya.

“Harus benar-benar lembaga yang track record-nya jelas, kalau tokoh ya tokoh yang sudah dikenal baik oleh masyarakat, berintegritas, kredibel dan akuntabel, pungkasnya.[prs]

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

DPR

Ada 82 Temuan Penyimpangan di Papua dan Papua Barat, Junimart Desak Kapolri dan Jaksa Agung Lakukan Penyelidikan

Diterbitkan

Pada

Ada 82 Temuan Penyimpangan di Papua dan Papua Barat, Junimart Desak Kapolri dan Jaksa Agung Lakukan Penyelidikan
Baca Berita

Hukum

LPSK dan TNI AD Bersinergi Pulihkan Hak Saksi dan Korban

Diterbitkan

Pada

Penulis

LPSK dan TNI AD Bersinergi Pulihkan Hak Saksi dan Korban
Wakil Ketua LPSK, Edwin Partogi Pasaribu (ist/net)
Baca Berita

Hukum

DPR Minta Penegak Hukum Bertindak Tegas terhadap Pelanggar Prokes

Diterbitkan

Pada

Penulis

DPR Minta Penegak Hukum Bertindak Tegas terhadap Pelanggar Prokes
Anggota Komisi IX DPR RI, Rahmad Handoyo (ist/net)
Baca Berita
Loading...