Connect with us

Hukum

Ternyata, KPK Sampai Saat Ini Belum Umumkan Nama 51 Pegawai yang Dipecat

Diterbitkan

Pada

Ternyata, KPK Sampai Saat Ini Belum Umumkan Nama 51 Pegawai yang Dipecat
image_pdfimage_print

Realitarakyat.com – KPK menyatakan 51 dari 75 pegawai yang tak lolos TWK tidak akan diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN), sementara 24 lainnya akan mendapatkan pendidikan lanjutan. Mereka yang tidak diangkat ASN, hanya akan bekerja di KPK hingga 1 November 2021.

Keputusan itu diambil setelah KPK rapat dengan sejumlah institusi dan tim asesor TWK di kantor Badan Kepegawaian Negara (BKN), pada hari yang sama.

Pegawai KPK pun belum mendapat informasi secara resmi terkait status kepegawaian, satu hari berselang setelah pimpinan KPK mengadakan konferensi pers mengumumkan nasib 75 orang yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan.

Kini ke-75 pegawai KPK menunggu kabar apakah mereka masuk ke dalam daftar 51 pegawai yang dilepas, atau 24 yang mendapat pembinaan.

“Belum ada (pengumuman resmi di internal KPK). Kami belum tahu siapa saja,” kata Ketua Wadah Pegawai KPK, Yudi Purnomo Harahap saat dihubungi, Rabu (26/5/2021).

Sejauh ini, pihaknya baru mendapat informasi pengumuman Wakil Ketua KPK, Alexander Mawarta dalam konferensi pers kemarin.

Hal senada juga diungkapkan oleh Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar-Komisi dan Instansi (PJKAKI) KPK, Sujanarko. Dia pun belum mengetahui informasi lebih lanjut pasca-rapat kemarin rampung.

“Belum tahu, belum ada pemberitahuan resmi,” ucapnya melalui pesan singkat. Sujanarko sendiri juga masuk ke dalam daftar 75 orang yang tidak lolos TWK.

Keputusan KPK untuk melepas 51 pegawai tersebut menuai kontroversi, dan sejumlah pihak menilai hal itu merupakan bentuk pembangkangan pada Presiden RI Joko Widodo.

Pekan lalu, Presiden Jokowi meminta agar hasil TWK tidak dijadikan dasar untuk pemberhentian pegawai KPK.

Kepala BKN Bima Haria Wibisana menjelaskan penilaian TWK meliputi tiga aspek yakni kepribadian, pengaruh, dan PUNP (Pancasila, UUD ’45, NKRI, Pemerintah sah). Mereka yang bermasalah pada aspek pertama dan kedua masih bisa mendapat pembinaan lanjutan, tapi PUNP adalah harga mati, menurut BKN.[prs]

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hukum

Penyidikan Aliran Uang dari Kontraktor Proyek Bansos, KPK Periksa Aa Umbara

Diterbitkan

Pada

Penulis

Penyidikan Aliran Uang dari Kontraktor Proyek Bansos, KPK Periksa Aa Umbara
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri (ist/net)
Baca Berita

Hukum

KPK Perpanjang Penahanan Mantan Bupati Kepulauan Talaud

Diterbitkan

Pada

Penulis

KPK Perpanjang Penahanan Mantan Bupati Kepulauan Talaud
Mantan Bupati Kepulauan Talaud Sri Wahyumi Maria Manalip (ist/net)
Baca Berita

Hukum

Wagub Yakin Anies Tak Terlibat di Kasus Dugaan Korupsi Lahan Sarana Jaya

Diterbitkan

Pada

Penulis

Wagub Yakin Anies Tak Terlibat di Kasus Dugaan Korupsi Lahan Sarana Jaya
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria (ist/net)
Baca Berita
Loading...