Connect with us

Daerah

Soal SK Komisaris Independen Bank NTT, Bakal Ditindaklanjuti Jaksa

Diterbitkan

Pada

Soal SK Komisaris Independen Bank NTT, Bakal Ditindaklanjuti Jaksa
image_pdfimage_print

Realitarakyat.com – Aparat Penegak Hukum (APH) dari Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur (Kejati NTT), menyatakan siap untuk melakukan pengumpulan bahan dan keterangan (Pulbaket) terkait Surat Keputusan (SK) Nomor 01. A Tahun 2020 tentang penetapan honorarium tim uji kelayakan dan kepatutan pada Bank Pembangunan Daerah NTT tanggal 14 Mei 2020.

Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Hubungan Masyarakat (Kasi Penkum dan Humas) Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur (Kejati NTT), Abdul Hakim, S. H kepada wartawan, Rabu (26/05/2021) menegaskan bahwa tim penyidik Kejati NTT menyatakan siap menindaklanjuti

Surat Keputusan (SK) Nomor 01. A Tahun 2020 tentang penetapan honorarium tim uji kelayakan dan kepatutan pada Bank Pembangunan Daerah NTT tanggal 14 Mei 2020.

Jika, kata Abdul, terdapat pengaduan atau laporan masyarakat secara resmi yang ditujukan kepada Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur (Kejati NTT) terkait Surat Keputusan (SK) Nomor 01. A Tahun 2020 tentang penetapan honorarium tim uji kelayakan dan kepatutan pada Bank Pembangunan Daerah NTT tanggal 14 Mei 2020.

“Jika ada laporan atau pengaduan secara resmi dari masyarakat yang merasa dirugikan, maka secara otomatis sebagai Aparat Penegak Hukum (APH) menyatakan siap untuk menindaklanjuti pengaduan tersebut,” tegas Abdul Hakim.

Menurut Abdul, hingga saat ini belum ada laporan terkait Surat Keputusan Nomor 01. A Tahun 2020 tentang penetapan honorarium tim uji kelayakan dan kepatutan pada Bank Pembangunan Daerah NTT tanggal 14 Mei 2020 yang diduga merugikan keuangan negara.

“Sampai sekarang belum ada laporannya jika ada dipastikan akan ditindaklanjuti oleh APH,” ujar Abdul.

Ditambahkan Abdul, APH pada Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTT akan diperkuat lagi jika adanya aturan dalam perbankan bahwa SK. 01. A Tahun 2020 tentang penetapan honorarium tim uji kelayakan dan kepatutan pada Bank Pembangunan Daerah NTT tanggal 14 Mei 2020 itu telah menyalahi aturan dan berindikasi korupsi. Hal ini, sangat mempermudah pekerjaan APH.

“Jika ada yang dari perbankan atau otoritas jasa keuangan menyatakan bahwa itu telah menyalahi aturan dan berindikasi rugikan negara maka itu akan lebih mudah ditindaklanjuti oleh kejaksaan,” kata Abdul.

Amos Courputy salah satu pemegang saham seri B pada Bank NTT yang dikonfirmasi wartawan sebelumnya menilai bahwa Surat Keputusan (SK) Komisaris nomor 01. A Tahun 2020 tentang penetapan honorarium tim uji kelayakan dan kepatutan PT. Bank Pembangunan Daerah NTT tanggal 14 Mei 2020 lalu merupakan perbuatan yang patut diduga menuju korupsi.

Menurut Amos, Surat Keputusan (SK) Nomor 01. A Tahun 2020 ini telah diterbitkan dan telah dilaksanakan oleh komisaris bahkan keuanganpun telah dicairkan sehingga patut diduga bahwa ini merupakan tindakan korupsi.

“Surat Keputusan komisaris yang jelas sudah terbit dan telah dilaksanakan sehingga ini layak disebut dan patut diduga bahwa ini merupakan tindakan korupsi,” tegas pemegang seri B pada Bank NTT, Amos Courputy.

Amos kembali menegaskan bahwa Surat Keputusan Nomor 01. A Tahun 2020 yang ditandatangani oleh Komisaris Independen ini secara jelas merupakan suatu pelanggaran dan merupakan perbuatan yang merugikan keuangan pada Bank NTT.

Untuk itu, lanjut Amos, selaku pemegang seri B pada Bank NTT meminta kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk segera bertindak tegas dan meninjau kembali statusnya sebagai komisaris.

“Saya minta Otoritas Jasa Keuangan segera bertindak dan tinjau kembali status dari komisaris independen ini dan jangan cuma berdiam diri saja,” pinta Amos.

Dilanjutkan Amos, dirinya merasa lucu dimana seseorang yang statusnya dibawah dapat menerbitkan Surat Keputusan yang mana Surat Keputusan itu dilaksanakan oleh pimpinan.

“Ini lucu sekali. Bagaimana statusnya bawahan tapi keluarkan Surat Keputusan (SK) lalu dilaksanakan oleh pimpinan. Inikan lucu sekali,” kata Amos sambil tertawa.

Untuk diketahui bahwa Surat Keputusan Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah NTT Nomor : 01. A Tahun 2020 tentang penetapan honorarium tim uji kelayakan dan kepatutan PT. Bank Pembangunan Daerah NTT ditandatangani oleh Komisaris Independen, Frans Gana pada tanggal 14 Mei 2020 lalu.

Komisaris Utama (Komut) Bank NTT, Jufri Jujana yang pernah dikonfirmasi wartawan membantah adanya SK Nomor 01. A Tahun 2020 tertanggal 14 Mei 2020 tentang honorarium untuk tim uji kelayakan dan kepatutan pada Bank NTT.

Menurut Jufri, banyak SK yang dikeluarkan oleh Dewan Komisaris (Dekom), dan SK yang mana didapatkan serta informasi dari siapa. Bahkan, Komisari Utama, Jufri Jujana mempertanyakan kebenaran imformasi SK tersebut dan Jufri Jujana meminta agar selalu berhati – hati dengan sumber informasi pemberi SK tersebut.

Ditegaskan Jufri, sumber anda tidak benar, Dekom, Direksi membuat puluhan SK dan tidak semuanya harus persetujuan RUPS dan baiknya anda buang SK itu, karena itu rahasia data perbankan serta harus berhati-hati.

“Kalau anda dapat dari sumber yg melakukan pencurian atas dokumen itu, anda tahu konsekuensinya. Informasi itu tidak benar sama sekali,” ucap Jufri.
Ketika kembali ditanya apakah dibenarkan Komisaris Independen memberikan tugas tertentu kepada Komisaris Utama Bank NTT, Jufri Jujana tidak memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.(rey)

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Daerah

Bupati Bogor: Ada Pelonggaran untuk Industri Berorientasi Ekspor

Diterbitkan

Pada

Penulis

Bupati Bogor: Ada Pelonggaran untuk Industri Berorientasi Ekspor
Bupati Bogor, Ade Yasin (ist/net)
Baca Berita

Daerah

Sumut Perpanjang PPKM, Hanya Kota Medan Yang Berstatus Level 4

Diterbitkan

Pada

Penulis

Sumut Perpanjang PPKM, Hanya Kota Medan Yang Berstatus Level 4
Baca Berita

Daerah

Imigrasi Sebut di Bintan ada 700 WNA dari China

Diterbitkan

Pada

Imigrasi Sebut di Bintan ada 700 WNA dari China
Baca Berita
Loading...