Connect with us

Headline

Soal Kebocoran Data Pribadi, Menpan RB Minta Diusut Tuntas

Diterbitkan

Pada

Soal Kebocoran Data Pribadi, Menpan RB Minta Diusut Tuntas
image_pdfimage_print

Realitarakyat.com – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo, menyesalkan kebocoran data yang diduga berasal dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Menteri Tjahjo mendukung Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk mengusut tuntas kebocoran data peserta BPJS Kesehatan, yang kemungkinan didalamnya terdapat data aparatur sipil negara (ASN).

“Kami mendukung Kemkominfo untuk mengusut tuntas kejadian kebocoran data WNI ini. Saya yakini data-data yang dimiliki ASN juga termasuk didalamnya,” kata Tjahjo dalam keterangannya yang diterima, Minggu (23/5/2021).

Kebocoran data 279 juta penduduk ini, terindikasi terkait nama, nomor telepon, alamat, gaji, serta data kependudukan.

Kemungkinan, data para ASN juga termasuk dalam kebocoran data tersebut. Sebab, ASN, serta prajurit TNI-Polri juga menjadi peserta BPJS Kesehatan.

Kemkominfo telah melakukan investigasi terhadap dugaan kebocoran data ini sejak 20 Mei 2021. Isu ini berasal dari media sosial yang menyebutkan data penduduk Indonesia bocor dan dijual ke forum peretas online.

Dari 279 juta data tersebut, 20 juta diantaranya disebut memuat foto pribadi.

Selain itu, BPJS Kesehatan juga telah membentuk tim khusus bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Kemkominfo, serta Telkom untuk melakukan penelusuran. Kemkominfo juga telah memanggil Direksi BPJS Kesehatan untuk segera memastikan dan menguji ulang data pribadi yang bocor.

Dalam pasal 26 ayat (1) UU 19/2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tertulis bahwa penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan.

Dasar tersebut kemudian diturunkan dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20/2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik. Pada pasal 36 peraturan menteri tersebut, pihak yang menyebarluaskan data pribadi dikenai sanksi berupa peringatan lisan, tertulis, penghentian kegiatan, atau pengumuman di situs online.

Perlu diakui, dasar hukum perlindungan data pribadi WNI masih dalam rancangan undang-undang (RUU).

“Kementerian PANRB mendorong DPR untuk segera mengesahkan RUU Perlindungan Data Pribadi demi terjaminnya data masyarakat, khususnya ASN yang dalam hal ini dirugikan atas kebocoran data BPJS Kesehatan tersebut,” ujar Menteri Tjahjo.

RUU ini penting karena selama ini secara nyata terlihat bahwa penegak hukum masih kesulitan untuk menerapkan sanksi tegas yang sifatnya pidana kepada oknum yang membocorkan data konsumen.

“Sehingga penting agar RUU Perlindungan Data Pribadi disahkan dengan segera,” tegas Menteri Tjahjo.(Din)

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hukum

Jaksa Tuntut Eks Mensos Juliari Batubara 11 Tahun Penjara

Diterbitkan

Pada

Jaksa Tuntut Eks Mensos Juliari Batubara 11 Tahun Penjara
Baca Berita

Headline

Data BRI Life Diretas dan Dijual di Internet

Diterbitkan

Pada

Penulis

Data BRI Life Diretas dan Dijual di Internet
Pakar keamanan siber Pratama Persadha (ist/net)
Baca Berita

DPR

Awalnya PAN Minta Fasilitas Khusus, Kini Yandri Mau Jadi Pahlawan Kesiangan Minta Sekjen DPR RI Batalkan Fasilitas Hotel Isoman

Diterbitkan

Pada

Penulis

Awalnya PAN Minta Fasilitas Khusus, Kini Yandri Mau Jadi Pahlawan Kesiangan Minta Sekjen DPR RI Batalkan Fasilitas Hotel Isoman
Baca Berita
Loading...