Realitarakyat.com – Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko buka suara soal polemik tes wawasan kebangsaan (TWK) untuk alih status pegawai KPK menjadi ASN. Moeldoko heran mengapa tidak lolosnya 75 pegawai KPK dalam TWK ini diributkan.
“Soal tes wawasan kebangsaan yang sempat menjadi polemik haruslah dilihat sebagai bentuk penguatan wawasan kebangsaan setiap pegawai pemerintahan. Kalau nggak, ya kita hanya melihat dari satu sisi. Selama ini sudah berjalan, dan tidak hanya ranah KPK saja, tapi seluruh mereka yang berproses atas alih status menjadi ASN di semua lembaga,” ujar Moeldoko di Jakarta, Rabu (26/5/2021).
Hal itu disampaikan Moeldoko saat menjawab pertanyaan ‘Soal gagal masuknya sejumlah pegawai KPK karena tidak lolos uji tes wawasan kebangsaan ini juga dianggap sebagai upaya pelemahan lembaga KPK karena yang tidak lolos ini adalah mereka yang vokal pada upaya reformasi KPK, bagaimana, Pak?’.
Moeldoko juga menyebut banyak orang di lembaga lain yang tak lolos TWK, namun tidak diributkan. Dia membandingkannya dengan pegawai Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang tak lolos TWK, namun tidak diributkan.
“Soal tidak lolos uji TWK sebenarnya tidak hanya di KPK, tetapi juga di lembaga-lembaga lain pernah terjadi seperti itu kondisinya. Bahkan di BPIP ada begitu tes TWK mereka ternyata tidak lolos, kenapa itu tidak ribut? Kenapa yang di KPK begitu diributkan?” ucapnya.
Dia juga bicara soal mekanisme TWK yang menjadi perdebatan. Dia memberi saran agar NU dan Muhammadiyah dilibatkan dalam menyusun TWK.
“Begitu pula dengan mekanisme tes wawasan kebangsaan yang jadi perdebatan. Harus dipastikan disusun dengan lebih baik. KSP dalam hal ini merekomendasikan untuk juga melibatkan NU dan Muhammadiyah, yang telah teruji mampu merajut simpul kebangsaan,” ucapnya.
“Juga perlu dipikirkan sejumlah skenario atas perbaikan terhadap mereka-mereka yang wawasan kebangsaannya masih kurang. Ya itu, melalui pendidikan kedinasan seperti yang diinginkan oleh Bapak Presiden,” sambungnya.
Moeldoko menilai TWK adalah hal yang baik. Dia meminta masalah TWK untuk alih status pegawai KPK menjadi ASN tak lagi diributkan.
“Kenapa kita mesti bertele-tele mendiskusikan sesuatu yang baik untuk kepentingan masa depan Indonesia? Ini bangsa ini sungguh kadang-kadang kehilangan akal sehat,” tuturnya.
Sebelumnya, 75 orang pegawai KPK dinyatakan tidak lolos TWK untuk alih status sebagai ASN, di antaranya penyidik senior KPK Novel Baswedan, Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo, dan sejumlah pejabat struktural seperti Sujanarko dan Giri Suprapdiono. Para pegawai yang tak lolos itu kemudian diminta menyerahkan tugas kepada atasan masing-masing.
Presiden Jokowi kemudian memberi arahan agar hasil TWK tidak serta merta dijadikan dasar pemberhentian para pegawai. Dia juga meminta tak ada pegawai yang dirugikan dalam alih status menjadi ASN.
Terbaru, para pimpinan KPK telah menggelar pertemuan dengan pihak BKN, KemenPAN-RB, hingga Kemenkumham. Hasilnya, 51 pegawai KPK dinyatakan ‘merah’ dan tak bisa lagi bergabung dengan KPK. Sementara itu, 24 orang lainnya bakal mengikuti pendidikan lanjutan.[prs]
