Connect with us

Hukum

Sambangi Komnas HAM, WP KPK Serahkan Bukti Tambahan Pelanggaran HAM Proses TWK

Diterbitkan

Pada

Sambangi Komnas HAM, WP KPK Serahkan Bukti Tambahan Pelanggaran HAM Proses TWK
image_pdfimage_print

Realitarakyat.com – Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendatangi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk melengkapi bukti tambahan terkait dugaan pelanggaran HAM dalam proses tes wawasan kebangsaan (TWK).

“Bahwa hari ini kami ke komnas HAM untuk melengkapi berkas pengaduan yang sebelumnya telah kami sampaikan secara langsung,” ujar Ketua WP KPK Yudi Purnomo Harahap dalam keterangannya, Kamis (27/5/2021).

Yudi mengatakan bukti tambahan yang diberikan kepada terkait dengan kejanggalan asesmen TWK tersebut. Di mana, sebanyak 75 pegawai KPK dibebastugaskan oleh pimpinan KPK melalui Surat Keputusan (SK) Pimpinan KPK Nomor 652 Tahun 2021.

Pembebestugasan itu dikarenakan 75 pegawai itu dinyatakan tak memenuhi syarat usai mengikuti TWK. Terlebih, 51 di antaranya dipecat, sementara 24 lainnya akan mengikuti program bela negara.

“Membawa data dan juga dokumen tambahan, termasuk testimoni pegawai KPK yang memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat dengan kejanggalan yang terjadi pada saat proses asesmen yang dilakukan terhadap pegawai KPK,” kata Yudi.

Untuk diketahui, Komisioner Komnas HAM Choirul Anam mengatakan, pihaknya akan menerima tim kuasa hukum dan perwakilan dari wadah pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (WP KPK), hari ini, Kamis (27/5/2021).

Adapun pertemuan ini tindak lanjut dari laporan pegawai KPK yang tak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).

“Pada Kamis 21 Mei pukul 10.00, tim pemantau dan penyidikan Komnas HAM akan menerima tim kuasa hukum dan wakil pegawai WP KPK,” kata Choirul dalam keterangan persnya.

Dia menuturkan, pertemuan kali ini hanya melengkapi bukti tambahan. Diketahui, Senin 24 Mei 2021, sejumlah pegawai KPK yang dibebastugaskan, termasuk Novel Baswedan, melaporkan Firli Bahuri cs ke Komnas HAM.

Para pegawai KPK mengadu ke Komnas HAM lantaran menilai Firli telah melanggar HAM. Sebab dalam TWK berisi pertanyaan yang bersifat pribadi dan vulgar.

“Kedatangan tersebut dalam rangka tambahan kelengkapan aduan, data, dan dokumen yang diperlukan untuk pemeriksaan tim,” kata Choirul.[prs]

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hukum

Dalam Situasi Pandemi, KPK Pastikan Pemberantasan Korupsi tetap Berjalan

Diterbitkan

Pada

Penulis

Dalam Situasi Pandemi, KPK Pastikan Pemberantasan Korupsi tetap Berjalan
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri (ist/net)
Baca Berita

Hukum

Saat Tegakkan Aturan di Tengah Pandemi, Aparat Dihadapkan pada Situasi Dilematis

Diterbitkan

Pada

Penulis

Saat Tegakkan Aturan di Tengah Pandemi, Aparat Dihadapkan pada Situasi Dilematis
Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti (ist/net)
Baca Berita

Hukum

Terkait Kasus Asabri, Kejagung Periksa Tiga Staf Benny Tjokrosaputro

Diterbitkan

Pada

Penulis

Terkait Kasus Asabri, Kejagung Periksa Tiga Staf Benny Tjokrosaputro
Kapuspenkum Kejaksaan Agung RI Leonard Eben Ezer Simanjuntak (ist/net)
Baca Berita
Loading...