Connect with us

Hukum

PKS Pertanyakan Keputusan KPK Buru-buru Nonaktifkan Novel Baswedan Cs

Diterbitkan

Pada

PKS Pertanyakan Keputusan KPK Buru-buru Nonaktifkan Novel Baswedan Cs
Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera (ist/net)
image_pdfimage_print

Realitarakyat.com – Pimpinan KPK meminta para pegawai yang tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) alih status menjadi ASN, termasuk Novel Baswedan, menyerahkan tugas ke atasan masing-masing.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pun mengaku heran dengan keputusan pimpinan KPK tersebut.

“Ada apa dengan KPK? Apa ada pesanan? Tidak mengindahkan masukan dan kritikan, 75 pegawainya tidak menunggu lama dinonaktifkan,” ujar Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera, Selasa (11/5/2021) malam.

Mardani mempertanyakan apa kepentingan mendesak KPK sehingga terburu-buru menonaktifkan Novel Baswedan dkk. Penonaktifan ini dinilai dilakukan dengan pertanyaan tes yang nyeleneh.

“Ada kepentingan mendesak apakah hingga buru-buru membuat keputusan itu? Di tengah tuntutan publik untuk membongkar kasus, penyia-nyiaan 75 pegawai KPK didasari tes yang dipertanyakan banyak pihak adalah absurd dan tidak peka,” kata Mardani.

“Publik harus terus mengawal kasus ini,” sambungnya.

Ketua KPK Firli Bahuri sebelumnya meneken Surat Keputusan Pimpinan KPK Nomor 652 Tahun 2021. SK itu ditetapkan di Jakarta 7 Mei 2021. Untuk salinan yang sah, SK itu tertanda Plh Kepala Biro SDM Yonathan Demme Tangdilintin.

Ada empat poin dalam SK penonaktifan 75 pegawai yang tak lolos TWK itu. Berikut ini poin-poinnya:

Pertama, menetapkan nama-nama pegawai yang tersebut dalam lampiran surat keputusan ini tidak memenuhi syarat (TMS) dalam rangka pengalihan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi pegawai Aparatur Sipil Negara.

Kedua, memerintahkan pegawai sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu agar menyerahkan tugas dan tanggung jawab kepada atasan langsung sambil menunggu keputusan lebih lanjut.

Ketiga, menetapkan lampiran dalam keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Keempat, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Novel Baswedan dkk mengaku tak akan diam dengan SK tersebut. Mereka bakal melawan.[prs]

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Daerah

Polisi Bentuk Tim Gabungan Buru Penembak Pimred Media Online di Simalungun

Diterbitkan

Pada

Polisi Bentuk Tim Gabungan Buru Penembak Pimred Media Online di Simalungun
Baca Berita

Daerah

PWI Kaltim Desak Kapolri Usut Penembakan Wartawan di Sumut

Diterbitkan

Pada

Penulis

PWI Kaltim Desak Kapolri Usut Penembakan Wartawan di Sumut
Ketua PWI Kalimantan Timur, Endro S Efendi (ist/net)
Baca Berita

Hukum

Pakar Hukum: Jika Unsur Korupsi Gagal Dibuktikan, Kasus Jiwasraya Bisa Dihentikan

Diterbitkan

Pada

Penulis

Pakar Hukum: Jika Unsur Korupsi Gagal Dibuktikan, Kasus Jiwasraya Bisa Dihentikan
Pakar hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar (ist/net)
Baca Berita
Loading...