Connect with us

Politik

Pertanyaan Tak Sesuai Pancasila dan UUD 1945, MUI Minta Hasil TWK Pegawai KPK Dibatalkan

Diterbitkan

Pada

Pertanyaan Tak Sesuai Pancasila dan UUD 1945, MUI Minta Hasil TWK Pegawai KPK Dibatalkan
image_pdfimage_print

Realitarakyat.com – Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengkritik pertanyaan ‘bersedia lepas jilbab’ dalam tes alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN) yang mencuat ke publik. MUI menyebut hasil tes tersebut seharusnya dibatalkan.

Waketum MUI Anwar Abbas mempertanyakan tes wawasan kebangsaan dari pewawancara dalam tes alih status pegawai KPK. Anwar menilai ada yang salah dalam pemahaman keagamaan dan kebangsaan pewawancara.

“Saya punya kesimpulan sementara yang perlu dibuktikan kebenarannya bahwa pandangan yang bersangkutan, menurut saya, tentang Pancasila dan konstitusi serta masalah keagamaan dan kebangsaan adalah banyak yang salah dan bermasalah,” kata Anwar saat dihubungi, Sabtu (8/5/2021).

Anwar pun menyarankan agar hasil tes terhadap pegawai KPK tersebut dibatalkan. Sebab, menurutnya, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam tes itu tidak sesuai dengan nilai Pancasila dan UUD 1945.

“Oleh karena itu, agar negeri ini tidak gaduh, saya meminta supaya hasil tes terhadap semua pegawai tersebut dibatalkan, karena bagaimana kita akan bisa menerima dan mempercayai hasil sebuah tes terhadap warga bangsa untuk menjadi atau berubah status kepada ASN sementara pertanyaan-pertanyaan yang mereka ajukan dan standar yang dipakai untuk menilai jawaban dari yang dites tentang benar dan salahnya jawaban yang diberikan oleh peserta tes sepertinya tidak sesuai dengan nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila dan UUD 1945,” ujarnya.

Anwar menyebut munculnya pertanyaan ‘bersedia lepas jilbab’ mencerminkan sikap aparatur negara yang tidak Pancasilais. Dia menilai ada sikap yang cenderung justru memusuhi agama.

“Hal ini menurut saya mencerminkan bagaimana buruknya budaya aparatur negara kita, di mana terkesan sikap dan pandangan serta budaya dan mentality mereka tidak mencerminkan bahwa diri-diri mereka adalah insan-insan yang Pancasilais,” ucap Anwar.

“Dalam bahasa yang lebih lugas, saya ingin mengatakan bahwa di mulut mereka, mereka menyatakan dirinya sebagai manusia yang Pancasilais, tapi ternyata dalam sikap dan pandangan serta tindakannya lebih mencerminkan falsafah liberalisme sekulerisme bahkan dalam hal-hal tertentu berbau neokomunisme yang sangat memusuhi agama,” tambahnya.

Sebelumnya, ada pertanyaan tak relevan untuk peserta tes, yakni urusan jilbab. Tes wawasan kebangsaan ini dilatarbelakangi Ketua KPK Firli Bahuri yang meneken Peraturan Komisi (Perkom) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalihan Status Pegawai Menjadi ASN.

Pada 18 Maret hingga 9 April lalu, sebanyak 1.351 pegawai KPK (dikurangi 2 orang tak ikut) kemudian menjalani tes wawasan kebangsaan itu demi menjadi ASN. Ada 75 orang yang dinyatakan tak memenuhi syarat usai tes dilaksanakan.

Pegawai perempuan KPK menyampaikan dirinya ditanyai perihal jilbab. Bila enggan melepas jilbab, pegawai perempuan itu dianggap lebih mementingkan diri sendiri.

“Aku ditanya bersedia nggak lepas jilbab. Pas jawab nggak bersedia, dibilang berarti lebih mementingkan pribadi daripada bangsa negara,” ucap pegawai KPK itu, Jumat (7/5).

Pegawai perempuan KPK lainnya mengaku ditanya urusan pribadi. Dia pun heran dengan ragam pertanyaan itu.

“Ditanya kenapa belum punya anak,” ucap pegawai KPK perempuan itu.

“Ditanya kenapa cerai,” imbuh pegawai lainnya.[prs]

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Politik

DKPP Berharap Sidang Pelanggaran Kode Etik Pemilu Kembali Digelar Secara Tatap Muka

Diterbitkan

Pada

DKPP Berharap Sidang Pelanggaran Kode Etik Pemilu Kembali Digelar Secara Tatap Muka
Baca Berita

Politik

Lagi Elit PDIP Persilahkan Ganjar Capres dari Partai Lain

Diterbitkan

Pada

Lagi Elit PDIP Persilahkan Ganjar Capres dari Partai Lain
Baca Berita

DPR

Ibas Minta Kemenko Kemaritiman dan Investasi Perhatikan Kelestarian Lingkungan

Diterbitkan

Pada

Ibas Minta Kemenko Kemaritiman dan Investasi Perhatikan Kelestarian Lingkungan
Baca Berita
Loading...