Connect with us

Hukum

Penuntasan Kasus Jiwasyara dan Asabri, Pakar Dorong Eksaminasi Nasional

Diterbitkan

Pada

Penuntasan Kasus Jiwasyara dan Asabri, Pakar Dorong Eksaminasi Nasional
Pakar hukum pidana dari Universitas Al Azhar Indonesia Suparji Ahmad (foto: ist/net)
image_pdfimage_print

Realitarakyat.com – Pakar hukum pidana dari Universitas Al Azhar Indonesia Suparji Ahmad mendorong eksaminasi nasional terkait penegakan hukum kasus PT Asuransi Jiwasraya dan PT Asabri karena langkah itu diperlukan.

“Eksaminasi nasional perlu dilakukan segera untuk menguji proses hukum tersebut, agar sesuai dengan hukum acara yang berlaku,” kata Suparji, melalui keterangan tertulisnya, Minggu (9/5/2021).

Jika eksaminasi nasional dilakukan maka diyakini mampu menciptakan rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan penegakan hukum di Indonesia. Oleh sebab itu, ia juga mengajak para akademisi dan pemerhati hukum untuk melakukan eksaminasi yang dapat memberi kontribusi positif dalam proses penegakan hukum.

Selain itu, eksaminasi nasional juga dapat memberikan angin segar terhadap perbaikan iklim investasi, utamanya di pasar modal yang saat ini porak-poranda, ujarnya.

Senada dengan itu, pengamat kejaksaan Fajar Trio Winarko mengatakan eksaminasi nasional kasus tersebut menjadi bagian dukungan niat baik Presiden Jokowi untuk menegakkan hukum seadil-adilnya kepada masyarakat.

“Saya rasa wajib dilakukan. Karena hasil eksaminasi kasus Jiwasraya dan Asabri bisa langsung diserahkan ke Presiden Jokowi sebagai bahan masukan,” kata Fajar.

Bila eksaminasi tersebut menemukan fakta baru bahwa diduga ada pelanggaran standar operasional prosedur, Presiden wajib memecat Jaksa Agung ST Burhanuddin dan seluruh bawahannya yang terlibat menangani kasus tersebut, ujar dia.

“Pasalnya eksaminasi ini kan merupakan hasil kajian para akademisi khususnya di bidang hukum, sekaligus memberikan pencerahan buat para penyidik untuk tetap ‘on the track’ dalam menangani kasus itu,” katanya.

Tim penasihat hukum Komisaris Utama PT Trada Alam Minera Heru Hidayat Kresna Hutauruk menilai, proses penegakan hukum terhadap kliennya dari awal sudah premature dan berantakan.

“Apalagi adanya wacana pelelangan yang rencananya dilakukan pihak kejaksaan, jelas prematur karena tidak jelas dasar kepemilikannya,” ujar dia.

Ia mengingatkan apabila dalam putusan pengadilan nanti menyatakan aset yang dilelang tersebut tidak terkait kasus Asabri, jelas akan merugikan masyarakat umum. Atas dasar itu, pihaknya menyatakan menolak dan mengajukan keberatan. (ndi)

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Headline

Kejaksaan Mengaku Kesulitan Menerapkan Skandal UU Tipikor Terhadap Skandal Emas Di Bandara Soeta

Diterbitkan

Pada

Kejaksaan Mengaku Kesulitan Menerapkan Skandal UU Tipikor Terhadap Skandal Emas Di Bandara Soeta
Baca Berita

Hukum

Pimpinannya Kembali Dipanggil Komnas HAM, KPK: Kami Masih Pelajari Dugaan Pelanggaran HAM di TWK

Diterbitkan

Pada

Pimpinannya Kembali Dipanggil Komnas HAM, KPK: Kami Masih Pelajari Dugaan Pelanggaran HAM di TWK
Baca Berita

DPR

Sahroni Apresiasi Polda Metro yang Ungkap Transaksi Narkoba Asal Timur Tengah

Diterbitkan

Pada

Sahroni Apresiasi Polda Metro yang Ungkap Transaksi Narkoba Asal Timur Tengah
Baca Berita
Loading...