Penjualan Vaksin Ilegal di Sumut, DPR: Bukti Lemahnya Tingkat Pengawasan Pemerintah

  • Bagikan
saleh
Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay/Net
image_pdfimage_print

Realitarakyat.com – Kalangan dewan angkat bicara mengenai kasus dugaan suap penjualan vaksin Covid-19 secara ilegal di Medan, Sumatera Utara (Sumut).

Anggota Komisi IX DPR RI, Saleh Partaonan Daulay mengatakan, kasus vaksin ilegal yang terjadi tersebut, menunjukkan sangat lemahnya tingkat pengawasan Kementerian Kesehatan, (Kemkes), dan Satuan Tugas, (Satgas), Penanganan Covid-19.

“Mestinya setiap vaksin sudah didistribusikan, baik itu ke daerah maupun instansi tertentu harus ada pengawasan. Apakah mereka sudah memberikan vaksin itu kepada masyarakat secara benar atau tidak. Bukan hanya pada tahap penyerahan kepada instansi dan berhenti di situ,” kata Saleh Partaonan Daulay dalam keterangan tertulisnya, Minggu (23/5/2021).

Menurut Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) di DPR RI ini, Pemerintah dalam hal ini Kemkes dan Satgas Penanganan Covid-19 harus melakukan pengecekan langsung sebab ada dugaan bahwa pemerintah tidak melakukan pengawasan, tapi hanya mempercayakan saja kepada daerah atau instansi yang akan melakukan vaksinasi Covid-19.

“Mestinya jangan hanya percaya saja akan dikerjakan seperti itu. Tetap harus ada pengawasannya,” tegas legislator Dapil Sumut II ini.

Ketua DPP PAN ini berharap kejadian ini segera dievaluasi dan diperketat pengawasannya.

Pasalnya, kasus tersebut kebetulan ketahuan di Medan dan jangan sampai kejadian serupa, juga ternyata terjadi di daerah lain, harapnya.

Dia menekankan Pengawasan program vaksinasi nasional ini sangat penting, sebab ketersediaan stok vaksin masih sangat terbatas.

“Karena itu, penerima vaksin harus target yang benar-benar diprioritaskan dan dilakukan secara benar sesuai dengan aturan yang ada,” tukas Saleh.

Diketahui, ulah culas menggelapkan vaksin Covid-19 yang dilakukan 2 orang oknum pegawai Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara (Sumut) beserta seorang dokter Rumah Tahanan (Rutan) tanjung Gusta Medan demi Rp 271 juta.

Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sumut, Irjen Panca Putra Simanjuntak dalam konferensi pers di Mapolda Sumut, Jalan Sisingamangaraja, Medan, Jumat, 21 Mei 2021, mengatakan, uang tersebut terkumpul dari penjualan vaksin Covid-19 secara ilegal.

“Vaksinasi berjalan 15 kali di lokasi berbeda-beda, dan masyarakat yang sudah disuntik vaksin sebanyak 1.085 orang. Setiap orang membayar Rp 250.000, dan total biaya terkumpul Rp 271 juta,” kata Kapolda.

Para pelaku yang telah ditetapkan tersangka berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN). Mereka ditangkap karena menerima suap untuk vaksinasi Covid-19 yang sudah berjalan dalam kurun waktu April hingga Mei 2021.

Penerima suap itu diantaranya dokter di Rutan Tanjung Gusta Medan berinisial IW. Kemudian KS dan SH merupakan pegawai yang juga berstatus dokter di Dinas Kesehatan Sumut. Ketiganya menerima suap dari seorang agen properti di Kecamatan Medan Polonia, SW.

“Penyidik masih terus melakukan pendalaman kasus. Dari empat tersangka ini, tidak menutup kemungkinan adanya tersangka baru,” terang Panca.[prs]

  • Bagikan