Connect with us

Politik

Pemerintah Tetapkan KKB sebagai Teroris, Begini Pandangan Pengamat

Diterbitkan

Pada

Pemerintah Tetapkan KKB sebagai Teroris, Begini Pandangan Pengamat
image_pdfimage_print

Realitarakyat.com – Optimalisasi peran intelijen diharapkan dilakukan di Tanah Papua. Terutama sebagai tahapan awal dalam menghadapi kelompok kriminal bersenjata (KKB), yang kini telah ditetapkan pemerintah sebagai teroris.

Tujuannya, agar konflik yang memakan korban jiwa dari kedua kubu, termasuk masyarakat sipil, tak terus terjadi.

“Saya harapkan kedepankan fungsi intelijen, lakukan pendekatan secara kultural melibatkan tokoh adat, tokoh masyarakat sana,” ujar pengamat intelijen, pertahanan dan keamanan, Ngasiman Djoyonegoro, ketika disinggung mengenai penetapan KKB sebagai teroris oleh pemerintah, Kamis (6/5/2021).

“Agar setiap hari tidak terjadi seperti macam perang,” imbuhnya.

Fungsi-fungsi intelijen, kata dia perlu dikedepankan di Tanah Papua. Sehingga mereka bisa melakukan cegah atau deteksi dini, dan pada akhirnya para KKB bisa mengikrarkan kembali ke NKRI.

Jalur dialog dengan KKB pun, menurut Ngasiman saat ini masih bisa ditempuh. Upaya tersebut harus intensif dilakukan, melibatkan pimpinan TNI-Polri dan kepala daerah di wilayah itu.

“KKB ditetapkan sebagai kelompok teroris, secara pibadi saya supaya inginkan ada dialog yang intensif,” kata Ngasiman.

“Sejak awal saya mendorong pemerintah daerah muspida (musyawarah pimpinan daerah) lah kapolda, pangdam, yang punya daerah sana supaya optimalisasi dalam dialog, mengajak dan memfasilitasi agar ada titik temu yang akhirnya tak akan timbulkan gejolak,” sambung Direktur Eksekutif Center of Intelligent and Strategic Studies (CISS) ini.

Pencegahan, deteksi dini dan pendekatan yang humanis, dinilai harus digunakan dalam mengatasi persoalan KKB Papua. Selain itu, ego sektoral juga perlu dihilangkan.

“Agar masyarakat benar-benar mencintai sebagaimana Papua dalam bingkai Indonesia,” jelasnya.

Walau begitu, Ngasiman mendukung penetapan KKB sebagai teroris. Tindakan tegas terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan KKB, menurutnya juga harus diambil. Namun, selain upaya tersebut, tetap perlu pendekatan lainnya.

Di samping itu, evaluasi penggunaan dana otonomi khusus (otsus) juga harus dilakukan pemerintah. Apakah dana tersebut sudah dirasakan manfaatnya sepenuhnya oleh masyarakat, atau belum.

“Yang harus dievaluasi dana otsus sudah libatkan PPATK. Apakah selama ini benar-benar dicairkan di Papua atau di Jakarta? Nah ini yang harus dievaluasi,” tandasnya.

Diketahui sebelumnya, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md mengumumkan sikap pemerintah terhadap sederet penyerangan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua kepada masyarakat sipil dan TNI-Polri. Mahfud Md menegaskan pemerintah menyatakan KKB sebagai teroris.

“Pemerintah menganggap bahwa organisasi dan orang-orang di Papua yang melakukan kekerasan masif dikategorikan sebagai teroris. Ini sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018,” kata Mahfud Md dalam konferensi pers di Kemenko Polhukam, Kamis (29/4/2021).(Din)

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Politik

Legislator Demokrat Tolak Fasilitas Isoman di Hotel untuk Anggota DPR Terpapar Covid

Diterbitkan

Pada

Legislator Demokrat Tolak Fasilitas Isoman di Hotel untuk Anggota DPR Terpapar Covid
Baca Berita

Politik

Legislator PAN: Kejadian Penginjakan Kepala Warga Papua Perlihatkan Sikap Eksesif TNI AU

Diterbitkan

Pada

Legislator PAN: Kejadian Penginjakan Kepala Warga Papua Perlihatkan Sikap Eksesif TNI AU
Baca Berita

Politik

Sindir Luhut yang Suruh SBY Ikuti Cara Habibie, Fadli Zon: Indonesia Bukan Milik Segelintir Orang

Diterbitkan

Pada

Sindir Luhut yang Suruh SBY Ikuti Cara Habibie, Fadli Zon: Indonesia Bukan Milik Segelintir Orang
Baca Berita
Loading...