Connect with us

Hukum

Pemerintah Segera Sahkan SKB 3 Menteri Soal UU ITE

Diterbitkan

Pada

Pemerintah Segera Sahkan SKB 3 Menteri Soal UU ITE
image_pdfimage_print

Realitarakyat.com – Pemerintah segera mengesahkan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri tentang Pedoman Implementasi Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Ketua Tim Kajian UU ITE Sugeng Purnomo mengatakan draf aturan itu telah selesai dibahas bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika, Polri, dan Kejaksaan Agung. Seluruh pihak telah menyepakati substansi aturan SKB 3 menteri itu.

“Kita sedang menjadwalkan penandatanganan surat keputusan bersama ini. Setelah ditanda tangan, kita coba sosialisasi ke tiga aparat penegak hukum,” kata Sugeng dalam video yang diterima, Jumat (21/5/2021).

Namun Sugeng enggan membeberkan substansi SKB 3 Menteri UU ITE. Dia hanya menyebut SKB ini akan mengatur secara rinci penerapan pasal-pasal karet UU ITE.

Menurut dia, ada empat pasal yang bakal diatur SKB 3 Menteri UU ITE yaitu pasal 27, 28, 29, dan 36. Sugeng pun meyakinkan bahwa SKB akan menekan potensi multitafsir pasal-pasal dalam UU ITE.

“Ini untuk menghindari adanya penafsiran yang tidak sama antara satu penegak hukum dengan penegak hukum lainnya,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, ia juga menyebut pemerintah telah mengkaji kemungkinan untuk merevisi UU ITE. Menurutnya, pemerintah akan menambah penjelasan terkait fitnah yang termuat pada Pasal 45 C.

Selain itu, pemerintah akan memperjelas sejumlah pasal yang dianggap berpotensi jadi aturan karet.

Kendati begitu Sugeng tak bisa memastikan kapan draf revisi akan diserahkan ke DPR. Dia hanya menjamin timnya terus berupaya menyelesaikan kajian terkait revisi UU ITE.

“Memang pemerintah mencoba memasukkan, tentu bersama DPR, bisa enggak ini dimasukkan dalam revisi pada saat pembahasan Prolegnas Prioritas,” tutur dia.[prs]

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hukum

Persoalan TWK KPK Harus Segera Dituntaskan

Diterbitkan

Pada

Persoalan TWK KPK Harus Segera Dituntaskan
Baca Berita

Hukum

Nurul Ghufron Bantah Komnas HAM Sebut Dirinya Tak Tahu Penggagas Ide TWK

Diterbitkan

Pada

Penulis

Nurul Ghufron Bantah Komnas HAM Sebut Dirinya Tak Tahu Penggagas Ide TWK
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron (ist/net)
Baca Berita

Hukum

Berkekuatan Hukum Tetap, Tiga Mantan Pemeriksa Pajak Dieksekusi ke Lapas Sukamiskin

Diterbitkan

Pada

Penulis

Berkekuatan Hukum Tetap, Tiga Mantan Pemeriksa Pajak Dieksekusi ke Lapas Sukamiskin
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri (ist/net)
Baca Berita
Loading...