Connect with us

Hukum

Pegawai Tetap KPK Layangkan Surat Terbuka ke Jokowi

Diterbitkan

Pada

Pegawai Tetap KPK Layangkan Surat Terbuka ke Jokowi
image_pdfimage_print

Realitarakyat.com – Pegawai tetap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melayangkan surat terbuka yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo berkaitan dengan polemik alih status kepegawaian di KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Dalam surat terbuka itu, mereka meminta Jokowi bisa mengeluarkan perintah agar pelantikan ASN bagi para pegawai KPK yang telah dinyatakan lolos ditunda.

“Memerintahkan penundaan pelantikan kami sebagai ASN sampai dengan diselesaikannya berbagai permasalahan yang berkaitan dengan proses peralihan kami sebagai ASN,” demikian bunyi surat terbuka itu, Sabtu (29/5/2021).

Tak hanya itu, mereka juga meminta Jokowi segera mengeluarkan perintah berkaitan dengan status pegawai KPK. Seluruh pegawai kata mereka mestinya bisa beralih status kepegawaiannya menjadi ASN tanpa terkecuali.

“Sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019,” katanya.

Dalam surat itu, mereka mengatakan sejak polemik alih status kepegawaian ini bergulir, pihaknya telah berupaya meminta Pimpinan KPK agar mengikuti amanat perundangan untuk mengalihkan status kepegawaian seluruh Pegawai Tetap dan Pegawai Tidak Tetap KPK menjadi ASN.

Hal ini sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 serta Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 70/PUU-XVII/2019 yang telah dibacakan pada tanggal 04 Mei 2021.

“Namun permintaan kami tersebut sampai dengan saat ini tidak dipedulikan oleh Pimpinan KPK terbukti dari terbitnya perintah dari Pimpinan KPK untuk pelaksanaan Pelantikan Pegawai KPK sebagai ASN pada tanggal 01 Juni 2021 yang akan datang,” katanya.

“Kami telah meminta kepada Pimpinan KPK untuk setidaknya menunda proses pelantikan dimaksud sampai dengan permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan pengalihan status kami menjadi ASN diselesaikan namun sampai dengan saat ini, permohonan kami tidak diperhatikan oleh Pimpinan KPK,” lanjut surat tersebut.

Sebelumnya, sebanyak 416 pegawai KPK yang telah dinyatakan lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) juga meminta pelantikan mereka sebagai Aparatur Sipil Negara ditunda.

TWK sendiri memang menjadi syarat alih status pegawai KPK menjadi ASN. Penundaan ini juga buntut dari tak diloloskanya sejumlah pegawai KPK dalam TWK hingga berbuntut pemecatan.

Ke-416 pegawai itu terdiri dari 146 gabungan Deputi Pencegahan, Monitoring, Kesekjenan, dan lain-lain. Kemudian 57 pegawai dari Direktorat Pengaduan Masyarakat, 42 orang Penyidik, 75 orang dari Direktorat Penyelidikan dan 96 Gabungan PJKAKI-DNA.

Sebelumnya, berdasarkan penilaian tim asesor, sebanyak 24 pegawai KPK dinilai masih mempunyai kesempatan menjadi ASN dan51pegawai disebut tak bisa lagi bergabung dengan KPK karena mendapat nilai ‘merah’.[prs]

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

DPR

Ada 82 Temuan Penyimpangan di Papua dan Papua Barat, Junimart Desak Kapolri dan Jaksa Agung Lakukan Penyelidikan

Diterbitkan

Pada

Ada 82 Temuan Penyimpangan di Papua dan Papua Barat, Junimart Desak Kapolri dan Jaksa Agung Lakukan Penyelidikan
Baca Berita

Hukum

LPSK dan TNI AD Bersinergi Pulihkan Hak Saksi dan Korban

Diterbitkan

Pada

Penulis

LPSK dan TNI AD Bersinergi Pulihkan Hak Saksi dan Korban
Wakil Ketua LPSK, Edwin Partogi Pasaribu (ist/net)
Baca Berita

Hukum

DPR Minta Penegak Hukum Bertindak Tegas terhadap Pelanggar Prokes

Diterbitkan

Pada

Penulis

DPR Minta Penegak Hukum Bertindak Tegas terhadap Pelanggar Prokes
Anggota Komisi IX DPR RI, Rahmad Handoyo (ist/net)
Baca Berita
Loading...