Connect with us

DPR

Parapat banjir bandang, anggota DPR RI Junimart Girsang Minta Menteri LHK Evaluasi izin Pinjam Pakai Hutan

Diterbitkan

Pada

Parapat banjir bandang, anggota DPR RI Junimart Girsang Minta Menteri LHK Evaluasi izin Pinjam Pakai Hutan
image_pdfimage_print

Realitarakyat.com – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang meminta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya segera mengevaluasi izin pinjam pakai hutan setelah kawasan wisata Parapat, Simalungun, Sumatera Utara, banjir bandang.

Junimart memandang perlu Pemerintah mengevaluasi izin pinjam pakai hutan demi menelusuri jika ada pembalakan liar (illegal logging) di kawasan tersebut.

“Ini sangat urgen sehingga Menteri LHK harus segera turun ke lapangan melakukan penumpasan aksi illegal logging yang terjadi di sana, serta melakukan evaluasi terhadap semua izin pinjam pakai hutan kepada para pengusaha,” kata Junimart melalui keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Jumat.

Banjir menerjang areal wisata Parapat dan Desa Sibaganding, Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, Kamis (13/5), sehingga beberapa rumah rusak dan akses transportasi sempat terputus karena terendam campuran air dan lumpur.

Daerah itu kena banjir pada hari Kamis sekitar pukul 15.30 WIB setelah hujan deras.

Material banjir berupa air bercampur lumpur, kayu, dan batu turun dari Bukit Bangun Dolok di Parapat, kemudian merendam Jalan Sisingamangaraja dan Jalan Anggarajim.

Menurut Junimart, penggundulan hutan kemungkinan merupakan salah satu penyebab terjadinya banjir bandang di Parapat.

“Saya khawatir bencana yang sama akan melanda kabupaten dan kecamatan lainnya pun akan menyusul karena penggundulan-penggundulan hutan secara sistemik terstruktur,” kata Junimart menerangkan.

Oleh karena itu, Junimart mendesak Bupati Simalungun dan Gubernur Sumatera Utara untuk menelusuri sebab banjir bandang dan membenahi sumber utama insiden tersebut.

Ia juga meminta pemerintah pusat bersama pemerintah daerah merehabilitasi dan menormalisasi kawasan wisata Parapat serta lingkungan yang terdampak akibat banjir bandang.

“Kepada Bupati Simalungun dan Gubernur Sumatera Utara harus sesegera mungkin membenahi sumber utama longsor dan banjir bandang ini. Begitu juga terhadap lingkungan masyarakatnya supaya wisata Parapat tidak terlalu lama terganggu serta wisatawan nyaman untuk berekreasi,” kata Junimart menambahkan.

Sejauh ini, Menteri LHK Siti Nurbaya belum dapat diminta tanggapannya soal evaluasi izin pinjam pakai hutan.

Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi dan Bupati Simalungun Radiapoh Hasiholan Sinaga juga belum dapat dihubungi untuk diminta tanggapannya mengenai banjir bandang di Parapat.(Din)

 

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

DPR

DPR Dukung Perubahan Sistem Bansos BNPT

Diterbitkan

Pada

DPR Dukung Perubahan Sistem Bansos BNPT
Baca Berita

DPR

 Fraksi PKS Terima Aspirasi DPR Papua Terkait Revisi UU Dana Otsus Papua

Diterbitkan

Pada

Penulis

 Fraksi PKS Terima Aspirasi DPR Papua Terkait Revisi UU Dana Otsus Papua
Baca Berita

DPR

DPR Minta Pemerintah Santuni Pedagang Pasar

Diterbitkan

Pada

DPR Minta Pemerintah Santuni Pedagang Pasar
Baca Berita
Loading...