Connect with us

DPR

PAN Senayan Sebut Jokowi Telah Ambil Sikap Tepat Soal Polemik 75 Pegawai KPK

Diterbitkan

Pada

PAN Senayan Sebut Jokowi Telah Ambil Sikap Tepat Soal Polemik 75 Pegawai KPK
image_pdfimage_print

Realitarakyat.com – Anggota Fraksi PAN DPR RI Guspardi Gaus menilai Presiden Jokowi telah mengambil sikap yang tepat dan bijak dengan memberi ruang kepada pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) untuk tetap mengabdi di KPK.

Dia menilai sepatutnya TWK memang tidak bisa dijadikan alat untuk mengeluarkan pegawai KPK yang sudah lama bergelut dalam pemberantasan korupsi.

“Selain itu, mereka juga sedang menangani kasus-kasus korupsi besar yang sangat serius,” kata Guspardi di Jakarta, Selasa (18/5/2021).

Dia mengapresiasi dan mendukung pernyataan Presiden Jokowi yang meminta agar TWK yang diikuti pegawai KPK, tidak dijadikan dasar untuk memutuskan nasib para pegawai KPK.

Guspardi meminta agar 75 pegawai yang sebelumnya dinyatakan tidak lulus TWK, tidak begitu saja dibebastugaskan.

“Alih status pegawai KPK menjadi ASN semestinya tidak merugikan pegawai KPK. Hal ini juga ditegaskan dalam pertimbangan MK saat memutus judicial review terhadap UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK,” ujarnya.

Dia meyakini 75 orang yang dinyatakan tidak lulus TWK maupun segenap pimpinan KPK memiliki integritas dan komitmen yang sama besar dalam pemberantasan korupsi.

Politisi PAN itu menilai masih banyak celah dalam UU nomor 19 tahun 2019 tentang KPK, PP nomor 41 tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai KPK menjadi ASN atau Peraturan Komisi (Perkom) nomor 1 tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalihan Status Pegawai menjadi ASN untuk mengakomodasi 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus TWK.

“Untuk itu pihak-pihak terkait khususnya pimpinan KPK, KemenPAN-RB dan BKN dapat meninidaklanjuti pernyataaan Presiden Jokowi dan segera merancang tindak lanjut bagi 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus TWK,” tutur-nya.

Anggota Komisi II DPR RI itu juga menilai pimpinan KPK harus mencabut SK nomor 652 tahun 2021 dan polemik alih status kepegawaian dapat segera dihentikan agar KPK dapat kembali fokus pada upaya pemberantasan korupsi.

Dia meminta semua pihak menghormati penyataan Presiden yang memperlihatkan sikap tidak ingin KPK diperlemah dan memberikan semangat kepada KPK untuk memberantas korupsi di Indonesia.[prs]

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

DPR

Setjen DPR Melakukan Submit PMPRB dan Perjanjian Kinerja Eselon I dan II

Diterbitkan

Pada

Penulis

Setjen DPR Melakukan Submit PMPRB dan Perjanjian Kinerja Eselon I dan II
Baca Berita

DPR

Ketua DPR RI Puan Maharani : Antisipasi Dampak Lonjakan Covid-19 di Luar Jawa dan Bali

Diterbitkan

Pada

Penulis

Ketua DPR RI Puan Maharani : Antisipasi Dampak Lonjakan Covid-19 di Luar Jawa dan Bali
Baca Berita

DPR

Pandemi Covid Bisa Jadi Momentum Ketahanan Pangan Nasional

Diterbitkan

Pada

Pandemi Covid Bisa Jadi Momentum Ketahanan Pangan Nasional
Baca Berita
Loading...