Connect with us

Hukum

Pakar: TWK Tak Bisa Jadi Dasar Pemecatan Pegawai KPK

Diterbitkan

Pada

Pakar: TWK Tak Bisa Jadi Dasar Pemecatan Pegawai KPK
image_pdfimage_print

Realitarakyat.com – Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti menilai bahwa tes wawasan kebangsaan (TWK) tak bisa menjadi dasar hukum untuk memecat pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Apalagi, selama ini penyelenggaraan tes tersebut tidak terbuka kepada publik, sehingga indikator-indikator pemenuhan syaratnya menjadi tak jelas.

“Kenapa tidak memenuhi syarat dan kemudian kenapa merah sekali sehingga tidak bisa dibina? Tidak ada yang tahu apa hasil sebenarnya,” ucap Bivitri, saat dihubungi, Kamis (27/5/2021).

Menurutnya, penting untuk menjelaskan penilaian TWK. Terlebih lagi, pimpinan KPK dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah terlanjur melabeli 51 orang pegawai KPK yang tak lolos TWK dengan nilai ‘merah’ dan tidak bisa dibina lagi.

“Melihat rekam jejak mereka, rasa-rasanya nggak percaya mereka sampai separah ‘tidak bisa dibina lagi’. Tapi kalaupun ternyata kita yang salah menilai orang, buka dulu hasilnya, apa justifikasinya dan bagaimana proses penilaian itu dilakukan,” kata dia.

Dia khawatir, TWK akan menjadi modus baru bagi lembaga-lembaga negara untuk memecat pegawai terbaiknya.

Berdasarkan keterangan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, ada enam perwakilan kementerian/lembaga yang memutuskan 51 pegawai KPKtak diangkat ASN, usaiberdiskusi dengan tim asesor.

Alex mengatakan rapat digelar sejak pukul 09.00 WIB dan baru rampung sore hari.

“Hadir dalam rapat tadi KPK, ada juga Menpan RB Pak Tjahjo, Pak Menteri Hukum dan HAM Pak Yasonna, kemudian dari KASN, dari LAN, dari BKN sendiri, dan asesor,” kata Alex dalam jumpa pers di Kompleks Kantor BKN, Jakarta Timur, Selasa (25/5).

Sementara itu kepala BKN Bima Haria Wibisana menjelaskan penilaian tim asesor meliputi tiga aspek yakni kepribadian, pengaruh, dan PUNP (Pancasila, UUD ’45, NKRI, Pemerintah sah).

BKN menyatakan mereka yang bermasalah pada aspek pertama dan kedua masih bisa mendapat pembinaan lanjutan, tapi PUNP adalah harga mati.[prs]

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hukum

Dalam Situasi Pandemi, KPK Pastikan Pemberantasan Korupsi tetap Berjalan

Diterbitkan

Pada

Penulis

Dalam Situasi Pandemi, KPK Pastikan Pemberantasan Korupsi tetap Berjalan
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri (ist/net)
Baca Berita

Hukum

Saat Tegakkan Aturan di Tengah Pandemi, Aparat Dihadapkan pada Situasi Dilematis

Diterbitkan

Pada

Penulis

Saat Tegakkan Aturan di Tengah Pandemi, Aparat Dihadapkan pada Situasi Dilematis
Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti (ist/net)
Baca Berita

Hukum

Terkait Kasus Asabri, Kejagung Periksa Tiga Staf Benny Tjokrosaputro

Diterbitkan

Pada

Penulis

Terkait Kasus Asabri, Kejagung Periksa Tiga Staf Benny Tjokrosaputro
Kapuspenkum Kejaksaan Agung RI Leonard Eben Ezer Simanjuntak (ist/net)
Baca Berita
Loading...