Connect with us

Headline

Pakar Pidana : Pegawai KPK Yang Tidak terima Dinonaktifkan Jangan Koar koar,Tapi Gugat Ke PTUN

Diterbitkan

Pada

Pakar Pidana : Pegawai KPK Yang Tidak terima Dinonaktifkan Jangan Koar koar,Tapi Gugat Ke PTUN
image_pdfimage_print

Realitarakyat.com – Isu penonaktifan 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi polemik belakangan ini. Prokontra muncul menyikapi hal tersebut.

Pakar hukum pidana Supardji Ahmad menegaskan dengan diberlakukan UU KPK yang baru, lembaga antirasuah itu masih bisa melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT).

“Mulai dari menteri dan bupati. melihat fakta tersebut berarti KPK lemah tidak sepenuhnya benar karena masih berdaya dan bertaji,” kata Suparji kepada wartawan, Jakarta, Sabtu (15/5/2021).

Oleh karena itu, lanjut Akademisi Universitas Al-Azhar ini, sekarang tidak perlu lagi meratap terus memainkan isu pelemahan KPK tetapi lebih baik mendorong KPK agar tetap produktif dalam memberantas korupsi.

Suparji menilai peralihan status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN). Salah satu kewenangan pimpinan KPK dalam melaksanakan UU KPK dan peraturan pelaksananya terkait dengan peralihan status pegawai KPK menjadi ASN.

“Namun demikian ada ketentuan normatif yang hendaknya juga diperhatikan yakni putusan MK Nomor 70 Tahun 2021 bahwa alih status pegawai KPK tidak boleh merugikan pegawai KPK,” tuturnya.

Menurut dia, proses peralihan tersebut diharapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perlu dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Menurut dia, jika pihak yang menerima keputusan tersebut merasa dirugikan dan berpendapat adanya peraturan dan asas umum pemerintahan yang baik maka dapat diuji melalui pengadilan TUN.

“Jangan cengen, minta simpatisan di medsos, minta belas kasihan masyarakat ke sana kemari, jika merasa dirugikan, silahkan gugat ke PTUN,” Tutupnya.(Din)

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

DPR

Setjen DPR Melakukan Submit PMPRB dan Perjanjian Kinerja Eselon I dan II

Diterbitkan

Pada

Penulis

Setjen DPR Melakukan Submit PMPRB dan Perjanjian Kinerja Eselon I dan II
Baca Berita

Headline

Viral, Seleb Tiktok Ini Tega Menyuruh Orang Peragakan Monyet Dengan Memberi Upah Rp300 Ribu

Diterbitkan

Pada

Penulis

Viral, Seleb Tiktok Ini Tega Menyuruh Orang Peragakan Monyet Dengan Memberi Upah Rp300 Ribu
Baca Berita

Headline

Katahuilah Mungkin Ini Faktornya Penyebab Istri Anda Tidak Kunjung Hamil

Diterbitkan

Pada

Penulis

Katahuilah Mungkin Ini Faktornya Penyebab Istri Anda Tidak Kunjung Hamil
Baca Berita
Loading...