Connect with us

Hukum

Pakar Hukum: Sesuai UU, KPK Berhak Nonaktifkan 75 Pegawai Tak Lolos TWK

Diterbitkan

Pada

Pakar Hukum: Sesuai UU, KPK Berhak Nonaktifkan 75 Pegawai Tak Lolos TWK
Pakar hukum pidana Suparji Ahmad (ist/net)
image_pdfimage_print

Realitarakyat.com – Pakar hukum pidana Suparji Ahmad mengatakan, penonaktifan 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), merupakan kewenangan pimpinan lembaga antirasuah tersebut dalam melaksanakan Undang-Undang (UU) nomor 19 tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan peraturan pelaksananya.

“Namun demikian, ada ketentuan normatif yang hendaknya juga diperhatikan, yakni putusan MK nomor 70 tahun 2021 bahwa alih status pegawai KPK tidak boleh merugikan pegawai KPK,” kata dia, melalui keterangan tertulisnya, Minggu (16/5/2021).

Ia mengatakan dengan diberlakukan Undang-Undang KPK yang baru, lembaga antirasuah itu masih bisa melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT).

“Mulai dari bupati hingga menteri. Melihat fakta tersebut berarti KPK lemah tidak sepenuhnya benar karena masih berdaya dan bertaji,” kata Suparji.

Oleh sebab itu, lanjut Akademisi Universitas Al-Azhar tersebut, saat ini tidak perlu lagi meratap terus memainkan isu pelemahan KPK. Akan lebih baik mendorong KPK agar tetap produktif dalam memberantas korupsi.

Terkait dengan peralihan status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Hal itu merupakan salah satu kewenangan dari pimpinan KPK dalam melaksanakan Undang-Undang KPK serta peraturan pelaksananya terkait dengan peralihan status pegawai.

“Tentunya proses peralihan tersebut diharapkan sesuai dengan ketentuan peraturan. Perlu dan asas-asas umum pemerintahan yang baik,” ujar dia.

Jika pihak yang menerima keputusan tersebut merasa dirugikan dan berpendapat adanya peraturan dan asas umum pemerintahan yang dilanggar, dapat diuji melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. (ndi)

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hukum

BKN Klaim Sudah Tak Pegang Dokumen TWK Pegawai KPK

Diterbitkan

Pada

BKN Klaim Sudah Tak Pegang Dokumen TWK Pegawai KPK
Baca Berita

Hukum

Pakar Hukum: Sanksi Pidana untuk Advokat di RKUHP Perlu Ditinjau Ulang

Diterbitkan

Pada

Pakar Hukum: Sanksi Pidana untuk Advokat di RKUHP Perlu Ditinjau Ulang
Pakar Hukum Suparji Ahmad/Net
Baca Berita

Hukum

Dicecar Komnas HAM Soal TWK, Kepala BKN: Kami Sampaikan Seluruhnya Tak Ada yang Ditutupi

Diterbitkan

Pada

Dicecar Komnas HAM Soal TWK, Kepala BKN: Kami Sampaikan Seluruhnya Tak Ada yang Ditutupi
Baca Berita
Loading...