Connect with us

Hukum

Novel Curiga Ada Agenda dari Pimpinan KPK Untuk Singkirkan Pegawai yang Bekerja Baik

Diterbitkan

Pada

Novel Curiga Ada Agenda dari Pimpinan KPK Untuk Singkirkan Pegawai yang Bekerja Baik
image_pdfimage_print

Realitarakyat.com – Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan, curiga ada agenda untuk menyingkirkan pegawai antirasuah oleh pimpinan selama ini.

Hal tersebut, kata dia, terlihat dari keputusan tidak mengangkat 51 pegawai KPK sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan alasan tidak lolos tes wawasan kebangsaan. Dengan demikian, ke-51 pegawai itu hanya akan bekerja di KPK hingga 1 November 2021.

“Semakin jelas terlihat bahwa ada agenda dari oknum Pimpinan KPK untuk menyingkirkan pegawai KPK yang bekerja baik,” ucap Novel seperti dikutip dari acara Mata Najwa , Rabu (26/5/2021).

Menurutnya, rencana untuk menyingkirkan pegawai KPK mulai terendus dengan diselenggarakannya TWK.

Novel beranggapan, langkah tersebut tak terbendung meskipun bertentangan dengan norma hukum dan arahan Presiden Joko Widodo agar TWK tak menjadi dasar memberhentikan pegawai KPK.

“Pengumuman Pimpinan KPK yang disampaikan oleh AM (Alexander Marwata, kemarin), menggambarkan sikap oknum pimpinan KPK yang akan memaksakan agar terjadi pemecatan terhadap 75 pegawai KPK, baik langsung maupun tidak langsung,” kata Novel lagi.

Novel menyatakan akan terus berjuang melawan hal tersebut. Kata dia, upaya itu merupakan bagian dari perjuangan memberantas korupsi sehingga harus dilakukan hingga akhir.

“Bilapun tidak berhasil maka kami akan dengan tegak mengatakan bahwa kami telah berupaya dengan sungguh-sungguh, hingga batas akhir yang bisa diperjuangkan,” katanya.

Berdasarkan keterangan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, ada enam perwakilan kementerian/lembaga yang memutuskan 51 pegawai KPKtak diangkat ASN, usaiberdiskusi dengan tim asesor.

Alex mengatakan rapat digelar sejak pukul 09.00 WIB dan baru rampung sore hari.

“Hadir dalam rapat tadi KPK, ada juga Menpan RB Pak Tjahjo, Pak Menteri Hukum dan HAM Pak Yasonna, kemudian dari KASN, dari LAN, dari BKN sendiri, dan asesor,” kata Alex dalam jumpa pers di Kompleks Kantor BKN, Jakarta Timur, Selasa (25/5).

Sementara itu kepala BKN Bima Haria Wibisana menjelaskan penilaian tim asesor meliputi tiga aspek yakni kepribadian, pengaruh, dan PUNP (Pancasila, UUD ’45, NKRI, Pemerintah sah).

BKN menyatakan mereka yang bermasalah pada aspek pertama dan kedua masih bisa mendapat pembinaan lanjutan, tapi PUNP adalah harga mati.[prs]

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hukum

Jaksa Tuntut Eks Mensos Juliari Batubara 11 Tahun Penjara

Diterbitkan

Pada

Jaksa Tuntut Eks Mensos Juliari Batubara 11 Tahun Penjara
Baca Berita

Headline

Data BRI Life Diretas dan Dijual di Internet

Diterbitkan

Pada

Penulis

Data BRI Life Diretas dan Dijual di Internet
Pakar keamanan siber Pratama Persadha (ist/net)
Baca Berita

Headline

Bareskrim Komjen Pol Agus Andrianto Selidiki Kebocoran Data Nasabah BRI Life

Diterbitkan

Pada

Penulis

Bareskrim Komjen Pol Agus Andrianto Selidiki Kebocoran Data Nasabah BRI Life
Baca Berita
Loading...