Connect with us

Politik

Nabil Haroen: Larangan Mudik Kebijakan Penting Putus Penyebaran Covid-19

Diterbitkan

Pada

Nabil Haroen: Larangan Mudik Kebijakan Penting Putus Penyebaran Covid-19

Realitarakyat.com – Anggota Komisi IX DPR Muchamad Nabil Haroen menilai keputusan pemerintah melarang masyarakat mudik merupakan kebijakan penting untuk memutus penyebaran Covid-19 yang lebih luas.

“Untuk larangan mudik, pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan larangan mudik, saya kira ini kebijakan yang sangat penting yang diambil pemerintah untuk memutus mata rantai Covid-19,” kata Gus Nabil, sapaan akrabnya, di sela buka puasa bersama pengurus Pencak Silat Nahdlatul Ulama (PSNU) Pagar Nusa di Jakarta, Senin (3/5/2021).

Ia mengajak masyarakat mematuhi keputusan pemerintah itu dengan menunda mudik lebaran karena Covid-19 di Indonesia belum terkendali.

Untuk melakukan silaturahmi, Gus Nabil menganjurkan agar masyarakat memanfaatkan teknologi digital dengan melalui virtual.

“Kita ketahui di India telah terjadi kasus positif yang sangat tinggi, kita berharap tren seperti ini tidak terjadi di Indonesia,” ujarnya.

Gus Nabil yang juga Ketua Umum PSNU Pagar Nusa mengajak masyarakat terus bergotong royong bersama-sama memutus mata rantai Covid-19 dengan memakai masker, sering cuci tangan dan jaga jarak.

Pada kesempatan itu, Gus Nabil dan pengurus Pagar Nusa juga membagikan takjil dan paket makanan berbuka puasa kepada pengguna jalan, sopir angkot, driver ojek online, juru parkir, dan masyarakat sekitar.

“Kegiatan ini adalah agenda rutin Pagar Nusa setiap bulan Ramadhan, apalagi ini masih dalam kondisi pandemi Covid-19, semoga kita terus bisa saling berbagi dan membantu sesama,” tukas Gus Nabil.[prs]

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Politik

PAN Mengutuk Keras Aksi Brutal Polisi Israel di Masjid Al-Aqsha

Diterbitkan

Pada

PAN Mengutuk Keras Aksi Brutal Polisi Israel di Masjid Al-Aqsha
Baca Berita

Politik

PKS Minta Presidential Threshold Turun Jadi 10 Persen

Diterbitkan

Pada

PKS Minta Presidential Threshold Turun Jadi 10 Persen
Baca Berita

Politik

Pertanyaan Tak Sesuai Pancasila dan UUD 1945, MUI Minta Hasil TWK Pegawai KPK Dibatalkan

Diterbitkan

Pada

Pertanyaan Tak Sesuai Pancasila dan UUD 1945, MUI Minta Hasil TWK Pegawai KPK Dibatalkan
Baca Berita
Loading...