Connect with us

DPR

Muhaimin Iskandar Ajak Semua Elemen Mendukung RUU PKS Untuk Melindungi Pekerja Perempuan

Diterbitkan

Pada

image_pdfimage_print

Realitarakyat.com – Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar menilai RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) adalah sebuah perlindungan buruh dari tindak pelecehan maupun kekerasan seksual di tempat kerja.

“Ini sebagai upaya melindungi masyarakat, terutama pekerja atau buruh yang merupakan kelompok rentan, di tempat kerja mereka. Entah itu ketika perjalanan masuk, pulang kerja, hingga waktu menggunakan fasilitas umum,” Ucapnya, Senin (3/5/2021).

Menurut dia, hal tersebut harus menjadi perhatian bersama. Sebab, pelecehan dan kekerasan seksual dapat terjadi di mana saja, tidak terkecuali tempat kerja.

“Ibarat dua mata pisau yang merusak seseorang dan berdampak pada kesehatan fisik, mental, dan kinerja seseorang di tempat kerja. Ini nanti jelas akan merugikan buruh dan pengusaha. RUU PKS perlu hadir memberikan perlindungan kepada masyarakat,” terangnya.

RUU PKS dan Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) dinilai sebagai upaya melanjutkan perjuangan RA Kartini. Yakni, pro terhadap kepentingan perempuan.

“RUU PKS dan RUU PPRT konteksnya keberpihakan kepada hak perempuan Indonesia,” kata Wakil Ketua DPRRI yang Juga Ketua Umum PKB ini.

Wakil Ketua DPR RI Bidang Kokesra itu menyebut Kartini menjadi salah satu sosok yang getol memperjuangkan hak perempuan. Terutama, sektor keamanan perlindungan.
“Kartini sudah berpikir bagaimana perempuan membebaskan dirinya dari kekerasan seksual dan menghapus kekerasan seksual sebagaimana catatan yang dituliskan,” ujar dia.

Cak Imin sapaan Akrab Muhaimin Iskandar juga menyampaikan RUU PKS tidak hanya sekadar rancangan regulasi. Beleid ini menjadi jaminan bagi perlindungan bagi perempuan.

“Itu bagian penting melindungi perempuan,” katanya.

Dia menyampaikan perlindungan ini sangat dibutuhkan. Sebab, keberadaan perempuan berperan besar bagi bangsa dan negara.

“Perempuan itu berperan dalam kemajuan bangsa,” ujar dia.

Lagi lagi Muhaimin menyampaikan bahwa RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) perlu segera disahkan dan membutuhkan dukungan dari berbagai elemen.

“Tidak semua hal terkait kekerasan seksual diatur dalam undang-undang, masih terdapat kekosongan perlindungan hukum. Kita memerlukan landasan hukum yang komperhensif dalam penanganan kasus kekerasan seksual terutama yang berpihak pada korban,” ujarnya.

Lebih jauh, Cak Imin menyampaikan bahwa terjadi tren peningkatan angka kekerasan terhadap perempuan dari tahun ke tahun. Data Komnas Perempuan menunjukkan, dalam 12 tahun terakhir, kasus kekerasan terhadap perempuan meningkat 792 persen, atau 8 kali lipat.

Pada tahun 2019 tercatat 431.471 kasus. Sejak masa pandemi ini, angka kekerasan terhadap perempuan kenaikannya mencapai 75 persen, sebanyak 14.719 kasus, yaitu 75,4 persen di ranah personal (11.105 kasus), 24,4 persen di ranah komunitas (3.602 kasus), dan 0,08 persen dalam ranah negara (12 kasus). Dari 3.062 kasus terjadi di ranah publik sebanyak 58 persen.

Waka DPR RI yang juga ketua Umum PKB ini menegaskan bahwa terdapat kekosongan hukum bagi permasalahan kekerasan seksual, dan negara perlu hadir untuk masalah ini.

Menurut dia, UU PKS penting ada sebagai instrumen membangun peradaban bangsa yang berkemajuan dan berkeadilan bagi seluruh warga negara agar bebas dari segala bentuk kedzoliman termasuk kekerasan dan diskriminasi, sejalan dengan kearifan nusantara yang menghargai nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab sebagai implementasi nilai-nilai ketauhidan.

Cak Imin menjelaskan pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak perlu keterlibatan dan dukungan semua pihak.

RUU ini tidak bertentangan dengan perspektif Islam. Justru kehadiran UU ini akan meneguhkan keluarga Islam yang sakinah, mawadah dan warahmah. Perbedaam pandangan harus dapat didiskusikan dengan pikiran terbuka dan jernih. Kekerasan seksual, baik dalam jumlah sedikit apalagi besar, tidak dapat didiamkan karena memiliki dampak besar dan luas.

Muhaimin juga menyampaikan, saat ini dukungan masyarakat untuk mengesahkan RUU PKS semakin bertambah. Dukungan datang dari berbagai kalangan seperti akademisi, pekerja sosial, agama, dan lain-lain, yang sangat mengkhawatirkan tingginya angka kekerasan seksual.

Muhaimin juga mengatakan sangat berterimkasih atas kedatangan Serikat Pekerja dan Serikat Buruh dan Apindo, yang telah melakukan kajian tentang pelecehan dan kekerasan seksual dikaitkan dengan Rancangan UU PKS.

“Jumat yang lalu Serikat Buruh, dan Serikat Pekerja beserta Apindo datang menemui saya di ruangan kerja untuk memberikan Dukungan Pengesahan RUU PKS, ini menunjukan komitmen dan kolaborasi yang tinggi dari unsur pekerja dan pengusaha sebagai pemangku kepentingan kunci dalam perlindungan terhadap pekerja/buruh dan keberlangsungan usaha, sehingga mampu mencapai produktivitas dan kesejahteraan bersama, ” ujarnya.

Lanjut Wakil Ketua DPR RI yang Membidangi Kokesra ini, Setiap tenaga kerja baik laki-laki maupun perempuan di Indonesia berhak untuk dilindungi dan mempunyai hak yang sama dalam memperoleh pekerjaan.

Namun, kita tidak bisa pungkiri masih banyak dijumpai adanya diskriminasi dan kekerasan dalam ketenagakerjaan dan pekerja perempuan cenderung menjadi korban.

Muhaimin mengatakan pemberdayaan dan perlindungan perempuan di bidang ketenagakerjaan sangat penting. Hal itu sebagai salah satu kunci meraih bonus demografi.

“Salah satu kunci meraih bonus demografi melalui peningkatan produktivitas dari besarnya jumlah penduduk usia kerja adalah dengan pemberdayaan pekerja perempuan yang akan memberikan kontribusi melalui perekonomian,” ujar Cak Imin sapaan akrab Muhaimin Iskandar.

Namun, katanya, dalam mewujudkan perlindungan dan pemenuhan hak-hak pekerja perempuan tidak dapat dilaksanakan hanya oleh pemerintah, tetapi juga dibutuhkan komitmen dan upaya konkret dari seluruh pihak terkait, mulai dari pekerja dan serikatnya (SP/SB), pengusaha, hingga masyarakat luas.

“Mari kita bersama untuk ke depannya selalu bersinergi mewujudkan perlindungan bagi pekerja perempuan demi masa depan Indonesia yang lebih baik,” imbuhnya.

Lebih lanjut, dia menuturkan, Pemerintah Melalui Kemnaker telah melaksanakan tiga aspek kebijakan dalam memberikan perlindungan terhadap pekerja perempuan. Pertama, kebijakan protektif, yaitu memberi perlindungan bagi pekerja perempuan terkait fungsi reproduksi.

“Kedua, kebijakan kuratif, yaitu larangan melakukan PHK bagi pekerja perempuan karena menikah, hamil atau melahirkan. Ketiga, kebijakan non diskriminatif, yaitu memberi perlindungan bagi pekerja perempuan terhadap praktik diskriminasi dan ketidakadilan gender dalam semua aspek di tempat kerja Selama tahun 2020,” ucapnya.

Sementara dalam hal pencapaian, pihaknya telah melaksanakan kegiatan pembinaan pengawasan norma kerja perempuan di perusahaan dan melakukan fungsi pemberian bantuan teknis baik kepada pelaku usaha maupun pekerja di 96 perusahaan.

“Kementerian Ketenagakerjaan juga melakukan bimbingan teknis/FGD yang melibatkan peserta dari unsur pengawas ketenagakerjaan, manajemen perusahaan, dan pekerja. Kemudian membuat dan mengembangkan Sistem Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan dari Diskriminasi (SI LINA NAKER PD) yang berbasis IT,” paparnya.

Namun, Ketua Umum PKB ini mengingatkan setidaknya terdapat tantangan bagi pekerja perempuan yang harus menjadi perhatian semua pihak.

Pertama, respect, yakni kurangnya keterwakilan suara pekerja perempuan dalam pengambilan keputusan, sehingga hak pekerja perempuan kurang dipedulikan.

Kedua, opportunity, kurangnya peluang karier dan dukungan bagi pekerja perempuan untuk berkembang.

Ketiga, security, yaitu kurangnya perlindungan dan jaminan bagi keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan, seperti diskriminasi upah, kekerasan, pelecehan, kurangnya alat pelindung diri untuk bekerja, dan tidak dipenuhinya hak jaminan sosial bagi pekerja perempuan.

“Ketiga aspek di atas merupakan tantangan bagi kita semua dalam upaya memberikan perlindungan bagi pekerja perempuan saat ini,” Ucapnya.

Namun Muhaimin juga mengatakan, Dirinya menyambut baik telah dilaksanakannya pertemuan antara Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan sejumlah serikat buruh menyerahkan pernyataan komitmen bersama terkait RUU PKS itu, tersirat menjadi penguat betapa pentingnya RUU PKS untuk segera disahkan.

Menurut dia, bukan hanya DPR dan Pemerintah, seluruh elemen bangsa bersatu menolak kekerasan seksual.

“Ini luar biasa karena dukungan terhadap RUU PKS, Penghapusan Kekerasan Seksual yang sedang dibahas di badan legislasi bukan (hanya) dari aktivis perempuan, tetapi para pejuang aktivis buruh (dan) pengusaha yang bersatu,” katanya.

Kehadiran Apindo dan sejumlah serikat buruh di ruang kerja Gus Ami tersebut, seolah menjadi kado peringatan Hari Buruh yang diperingati pada 1 Mei 2021.

Apindo dan serikat buruh menyatakan RUU ini dapat menjadi instrumen pencegahan terhadap pelecehan dan kekerasan seksual di tempat kerja.

RUU ini mencuat ke permukaan pada 2016, setelah aktivis perempuan mendorong pembahasan RUU ini sebagai respons dari kasus pemerkosaan sekaligus pembunuhan seorang siswi SMP berusia 13 tahun bernama Yuyun yang dilakukan oleh 14 pemuda di Bengkulu.

Ditambah lagi muncul data statistik terkini dari UNFPA, yang menunjukkan sekitar 1 dari 3 perempuan Indonesia berumur 15-64 tahun pernah mengalami kekerasan fisik dan seksual.

Jumlah korban kekerasan seksual bisa jadi lebih tinggi dari jumlah yang tercatat mengingat lebih dari 90 persen kasus pemerkosaan di Indonesia tidak tercatat karena tidak dilaporkan ke pihak berwenang.

Meski dinilai urgen, nyatanya RUU ini masih saja ada yang menolak. Salah satu argumen utama yang dilontarkan oleh kelompok yang menolak adalah bahwa kriminalisasi kasus pemerkosaan, termasuk pemerkosaan di dalam hubungan pernikahan bakal muncul jika RUU ini disahkan.

Mereka menganggap, RUU ini juga tidak secara eksplisit melarang hubungan seksual di luar nikah yang berdasarkan suka sama suka dan tanpa kekerasan. Argumen lainnya menyatakan RUU tersebut secara tidak langsung mempromosikan ‘seks bebas’ dan perilaku homoseksualitas yang tentu saja bertentangan dengam nilai keagamaan.

Muhaimin menyatakan, saat ini perdebatan itu sudah hampir tidak ada lagi. Semua pihak sudah mulai memahami dan bersatu bahwa kekerasan seksual tidak dapat dibenarkan, baik dalam nilai agama, termasuk di dunia kerja.(Ilm)

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

DPR

Komisi VII Desak ESDM Tingkatkan PDB Sektor Industri Logam

Diterbitkan

Pada

Penulis

Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto (ist/net)
Baca Berita

DPR

Terkait RUU APBN 2022, Fraksi Nasdem Soroti Masih Rendahnya Serapan Anggaran TKDD

Diterbitkan

Pada

Penulis

Anggota Badan Anggaran (Banggar) Fraksi Partai Nasdem Fauzi Amro (ist/net)
Baca Berita

DPR

Puan Ajak Mahasiswa Belajar Dengar Aspirasi Pada Program Magang di Rumah Rakyat

Diterbitkan

Pada

Penulis

Ketua DPR Puan Maharani/Net
Baca Berita
Loading...