Connect with us

DPR

Misbakhun Ingatkan Sri Mulyani Sejalan dengan Presiden Jokowi soal THR PNS

Diterbitkan

Pada

Misbakhun Ingatkan Sri Mulyani Sejalan dengan Presiden Jokowi soal THR PNS

Realitarakyat.com – Anggota Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun menyoroti munculnya petisi dari para aparatur sipil negara (ASN) yang mengeluh nilai tunjangan hari raya (THR) pada tahun ini.

THR Lebaran 2021 dinilai kecil karena hanya berupa gaji pokok (gapok) plus tunjangan melekat, tanpa menyertakan tunjangan kinerja (tukin).

Misbakhun menilai, pencairan THR ASN 2021 dilaksanakan melalui formulasi yang berbeda, antara Peraturan Pemerintah (PP) dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Menurut Misbakhun, pencairan ini modus baru yang dibuat oleh Sri Mulyani Indrawati sebagai Menteri Keuangan.

“Ada perbedaan antara keinginan Presiden Jokowi di PP dengan PMK yang dibuat Sri Mulyani sebagai Menkeu. Saya tidak tahu apa motivasi Menkeu membuat formulasi yang berbeda. Ini jelas kontroversial,” tegas Misbakhun di Jakarta, Selasa (04/05).

Menurut legislator Partai Golkar ini, sangat masuk akal dan rasional protes para ASN bahkan sampai membuat petisi penolakan THR ini. Pasalnya, itu adalah bagian suara hati dan suara batin para ASN yang merasa diperlakukan tidak adil karena apa yang sudah menjadi hak mereka menurut PP tapi diamputasi di PMK.

“Terlepas soal perjuangan mendapatkan haknya sebagai ASN. Petisi ini juga bagus supaya Bapak Presiden Jokowi tahu bahwa di kalangan ASN ada suara-suara yang merasa diperlakukan secara tidak adil oleh Menkeu Sri Mulyani,” terangnya.

Soal Kemensultan yang disinggung oleh petisi, menurut Misbakhun, itu mengarah kepada Kementrian Keuangan. Karena selama ini dari sisi Tukin, IPK dan insentif lainnya Kementrian Keuangan memang lebih besar jumlah nilai nominal rupiah dan grading-nya.

Sedangkan unit eselon 1 di Kemenkeu yang diduga saat ini sudah menerima 4 kali tukin, dugaan Misbakhun, adalah Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai. Sehingga di Kemenkeu ada istilah Anak Tiri dan Anak Kandung. Lahir istilah anak pungut. Karena perlakuan yang berbeda-beda antar Direktorat Jenderal di Kemenkeu.

“Perlakuan tidak adil soal pembayaran Tukin di antara Direktorat Jenderal di Kemenkeu ini sudah lama saya dengar rumornya bahkan pembayaran tukinnya dilakukan secara sembunyi-sembunyi hanya disebarkan lewat WA group. Sehingga saat tertutup dan beredar di kalangan yang terbatas,” tukasnya. (Ilm)

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

DPR

Ketua DPR Akan Tinjau Larangan Mudik di Tiga Provinsi

Diterbitkan

Pada

Penulis

Ketua DPR Akan Tinjau Larangan Mudik di Tiga Provinsi
Ketua DPR RI Puan Maharani. foto: ist/net
Baca Berita

DPR

Selama Larangan Mudik, Wakil Ketua DPR Usulkan Tolak Kedatangan WNA

Diterbitkan

Pada

Penulis

Selama Larangan Mudik, Wakil Ketua DPR Usulkan Tolak Kedatangan WNA
Wakil Ketua DPR dan Ketua Timwas Pelaksanaan Penanganan Bencana COVID-19 DPR Abdul Muhaimin Iskandar foto: ist/net
Baca Berita

DPR

Jadi Anggota Biro Parlemen Perempuan IPU, Puteri Komarudin: Ini Suatu Kehormatan

Diterbitkan

Pada

Jadi Anggota Biro Parlemen Perempuan IPU, Puteri Komarudin: Ini Suatu Kehormatan
Baca Berita
Loading...