Menko Marves: Integrasi K/L Percepat Pembangunan DPSP Borobudur

  • Bagikan
Menko Marves: Integrasi K/L Percepat Pembangunan DPSP Borobudur
image_pdfimage_print

Realitarakyat.com – Pengembangan Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Borobudur sebagai destinasi berkualitas mengedepankan nilai-nilai budaya dan sejarah, serta memperhatikan aspek pembangunan berkelanjutan. Untuk itu integrasi Kementerian dan Lembaga (K/L) sangat diperlukan.

Hal tersebut dikatakan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan saat membuka Rapat Koordinasi Triwulan Dewan Pengarah Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Borobudur di Hotel Manohara, Kompleks Candi Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Kamis (20/5/2021).

Menko Marves Luhut melanjutkan, dalam rapat ini membahas 15 isu terkait pengembangan DPSP Borobudur yang harus diselesaikan pada 2021. Isu-isu ini terbagi ke dalam komponen atraksi, amenitas, aksesibilitas, dan fasilitas pendukung yang momentum peningkatan kualitasnya harus terus dijaga melalui sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.

“Sejumlah langkah cepat yang akan dilakukan adalah pengintegrasian pengelolaan kawasan Candi Borobudur melalui mekanisme Badan Layanan Umum (BLU), peningkatan kelestarian dan pencegahan eksploitasi massal Candi Borobudur melalui pembatasan jumlah pengunjung dan pembangunan atraksi wisata baru di luar kawasan penataan kawasan di sekitar Candi Borobudur melalui penataan bangunan yang memberikan nuansa kebudayaan Jawa,” tambahnya.

“Saya yakin bahwa banyak yang dapat dikerjakan jika kita bekerja secara terintegrasi, serta dikembangkan sesuai dengan konsep sustainability. Kami juga tengah mendorong pendekatan yang cocok dengan wisata yang diminati para milenial,” ujar Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno.

“Dukungan Kementerian Ketenagakerjaan meliputi seluruh kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) pariwisata, kami telah mengeluarkan 2020 SKPMI, program pelatihan, serta mengerahkan Balai Latihan Kerja (BLK) berbasis komunitas, contohnya komunitas agama, seperti pesantren di Borobudur. Pesantren sangat concern dengan pembangunan SDM,” jelas Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah.

“Dalam program seperti ini, baik dalam aspek infrastruktur maupun komponen lainnya yang menyangkut pariwisata, saya berharap ada kepastian dalam pola pengembangan wisata. Sebab jalur wisata di Yogyakarta dan Jawa Tengah menjadi suatu hal yang penting, agar wisatawan dapat menyaksikan kesenian dan tradisi pada daerah ini secara keseluruhan,” papar Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengkubuwono X.

Pengelolaan Sampah Berkelanjutan di TPS 3R Tuksongo
Sebagai bagian dari rangkaian kunjungan lapangan, sebelumnya Menko Marves Luhut mengunjungi Tempat Pembuangan Sampah (TPS 3R) Tuksongo, program Kementerian Pembangunan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Model TPS 3R menggunakan daur ulang, dengan memilah sampah secara organik dan non organik. Sampah organik diolah menjadi pupuk dan sebagiannya sebagai makan maggot, sedangkan sampah non-organik dipilah untuk mencari yang bentuk layak jual juga mengurai residu atau yang tidak dapat diolah.

“Saya mohon agar KLHK, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Provinsi DIY memastikan pengelolaan sampah di DPSP Borobudur sebagai pilot projet, yang dapat diimplementasikan di 4 DPSP lainnya. Pengelolaan sampah ini jika terwujud akan sangat signifikan dampaknya, sebab selain menyelesaikan isu sampah, juga menyerap tenaga kerja dari masyarakat sekitar dengan baik,” pungkas Menko Luhut.

Turut hadir dalam rapat ini secara langsung adalah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan HAM, Menteri Perhubungan, Menteri PUPR, Menteri Ketenagakerjaan, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Wakil Gubernur Jawa Tengah. Serta hadir secara daring adalah Menteri Dalam Negeri, Menteri ATR/BPN dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. (ndi)

  • Bagikan
Loading...