Connect with us

Hukum

MAKI akan Uji Materi ke MK terkait Perkara 75 Pegawai KPK Tak Lulus TWK

Diterbitkan

Pada

MAKI akan Uji Materi ke MK terkait Perkara 75 Pegawai KPK Tak Lulus TWK
Koordinator MAKI Boyamin Saiman (ist/net)
image_pdfimage_print

Realitarakyat.com – Berdasar pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi, menyatakan bahwa proses peralihan pegawai KPK menjadi ASN tidak boleh merugikan Pegawai KPK. Namun nyatanya, saat ini Pimpinan KPK berlawanan dengan pertimbangan putusan MK tersebut, yaitu hendak memberhentikan 51 Pegawai KPK yang berstatus merah dan tidak bisa dibina lagi.

Atas dasar polemik tersebut, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) akan mengajukan uji materi ke MK dengan maksud menjadikan Pertimbangan Putusan MK menjadi lebih kuat dan mengikat dengan cara pertimbangan menjadikan amar Putusan Mahkamah Konsitusi.

“Kalau dulu hanya berupa Pertimbangan, maka nantinya akan menjadi Putusan akhir dari produk MK,” ujar Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, dalam keterangan tertulisnya yang diterima Realitarakyat.com, Kamis (27/5/2021).

Dia menyebutkan, materi Judicial Review Revisi UU KPK No 19 Tahun 2019, adalah Pertimbangan Putusan MK terkait peralihan pegawai KPK menjadi ASN tidak boleh merugikan KPK dikuatkan menjadi amar putusan, dengan cara menguji Pasal 24 dan Pasal 69C UU No 19 tahun 2019 ( UU Revisi KPK ).

1. Pasal 24 Ayat ( 2 ) ( 3 ) :
(2) Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan anggota korps Profesi Pegawai ASN Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. penyempurnaan penyebutan .
(3) Ketentuan mengenai tata cara pengangkatan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Pasal 69C :
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang belum berstatus sebagai pegawai aparatur sipil negara dalam jangka waktu paling larna 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku dapat diangkat menjadi pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal pasal tersebut akan dimintakan kepada MK berupa pemaknaan sebagai berikut :

1. Ketentuan pasal-pasal tersebut bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai peralihan menjadi ASN tidak boleh merugikan hak pegawai KPK untuk diangkat menjadi ASN dengan alasan apapun;

2. Pegawai KPK tidak boleh diberhentikan sepanjang tidak melanggar hukum berdasar putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan atau tidak melanggar etik berat berdasar putusan Dewan Pengawas KPK.

Rencana uji materi ini akan diajukan minggu depan.

Selanjutnya akan meminta kepada KPK, BKN dan KemenPAN-RB tidak melakukan upaya pemberhentian 51 Pegawai KPK sebelum ada putusan MK dan meminta kepada 75 pegawai KPK yang tidak lulus TWK untuk menjalankan tugas dan wewenangnya secara penuh sebagaimana sebelumnya. (ndi)

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hukum

Firli Klaim KPK Selamatkan Potensi Kerugian Negara Hingga Rp592 Triliun

Diterbitkan

Pada

Firli Klaim KPK Selamatkan Potensi Kerugian Negara Hingga Rp592 Triliun
Baca Berita

DPR

Fadli Zon Minta Oknum TNI AU Injak Kepala Warga Papua Dipecat Tidak Terhormat

Diterbitkan

Pada

Fadli Zon Minta Oknum TNI AU Injak Kepala Warga Papua Dipecat Tidak Terhormat
Baca Berita

Daerah

Minta Hukuman Tegas Pembacok Ketua MUI Labuhanbatu Utara, MUI Sumut: Jangan Sampai Pakai Alasan Gila

Diterbitkan

Pada

Minta Hukuman Tegas Pembacok Ketua MUI Labuhanbatu Utara, MUI Sumut: Jangan Sampai Pakai Alasan Gila
Baca Berita
Loading...