Connect with us

Hukum

Mahfud MD: Perguruan Tinggi Jadi “Terdakwa” Maraknya Korupsi di Indonesia

Diterbitkan

Pada

Mahfud MD: Perguruan Tinggi Jadi "Terdakwa" Maraknya Korupsi di Indonesia
Menko Polhukam Mahfud MD (ist/net)
image_pdfimage_print

Realitarakyat.com – Pada era pasca reformasi sekarang ini, korupsi sangat meluas dan perguruan tinggi menjadi salah satu terdakwa utamanya. Sebab para koruptor itu umumnya adalah lulusan perguruan tinggi. Karena itu, rektor di perguruan tinggi, harus memperhatikan ini.

Hal itu disampaikan Menko Polhukam Moh. Mahfud MD saat memberi sambutan pada pelantikan Dr. Makmun Murad sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Selasa (25/5/2021).

Melalui siaran pers Humas Kemenko Polhukam, Rabu (26/5/2021), Mahfud menjelaskan bahwa pada 2017, pihaknya sudah mengatakan bahwa korupsi era reformasi ini lebih meluas dari era Orde Baru.

Zaman Orde Baru terjadi korupsi besar-besaran, tapi terkonsentasi dan diatur melalui jaringan korporatisme oleh pemerintahan Soeharto.

“Korupsinya dulu dimonopoli di pucuk eksekutif dan dilakukan setelah APBN ditetapkan. Ini tak bisa dibantah, buktinya Orde Baru direformasi dan pemerintahan Soeharto secara resmi disebut pemerintahan KKN. Penyebutan itu ada di Tap MPR, UU, kampanye politisi, pengamat, disertasi, tesis, dan sebagainya,” lanjut Mahfud.

Namun harus diakui lanjut Mahfud, setelah reformasi, korupsi makin meluas. Sekarang ini, atas nama demokrasi yang diselewengkan, korupsi tidak lagi dilakukan di pucuk eksekutif tetapi sudah meluas secara horizontal ke oknum-oknum legislatif, yudikatif, auditif dan secara vertikal dari Pusat sampai ke Daerah-daerah.

“Lihat saja para koruptor yang menghuni penjara sekarang, datang dari semua lini horizontal maupun vertikal,” ujar guru besar hukum Universitas Islam Indonesia itu.

“Kalau dulu korupsi dilakukan setelah APBN ditetapkan atas usulan Pemerintah, sekarang ini sebelum APBN dan APBD jadi sudah ada nego-nego proyek untuk APBN dan APBD” lanjut Mahfud. Menteri Pertahanan era Gus Dur ini menengarai, banyak yang masuk penjara karena jual beli APBN dan Perda. “Saya bisa menunjuk bukti dari koruptor yang dipenjara saja,” tegasnya.

Semua itu dilakukan atas nama demokrasi dan Pemerintah tidak mudah untuk menindak karena di dalam demokrasi, Pemerintah tidak bisa lagi mengonsentrasikan tindakan dan kebijakan di luar wewenangnya. Itulah sebabnya, Mahfud mengaku paham dengan istilah “demokrasi kriminal” yang pernah dilontarkan oleh Rizal Ramli.

“Situasi ini perlu kesadaran moral secara kolektif, sebab tak satu institusi pun yang bisa menembus barikade demokrasi yang wewenangnya sudah dijatah oleh konstitusi,” tegas Menko Polhukam Mahfud MD.

Kunci penyelesaian menurutnya tak cukup hanya dengan aturan-aturan atau jabatan, sebab aturan dan jabatan dibuat melalui apa yang diasumsikan sebagai keharusan demokrasi.

“Jika para aktor demokrasinya bermoral bobrok maka produk hukum dan pelaksanaannya pun akan bobrok. Hukum itu kan sangat ditentukan oleh moral para aktornya. Itulah tugas kita ke depan,” ujarnya.

Jadi demokrasi tetap yang terbaik tapi perlu ditata ulang dengan keluhuran moral para aktornya agar yang tumbun adalah demokrasi substansial, bukan demokrasi kriminal.

“Ada dalil yang menyatakan bahwa dalam arti tertentu hukum adalah produk politik, jika moralitas politik bagus maka hukum dan penegakannya akan bagus. Tapi jika moralitas politik jelek maka hukum dan penegakannya juga akan jelek,” ujar Mahfud mengakhiri sambutannya di hadapan civitas akademika UMJ. (ndi)

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hukum

Penyidikan Aliran Uang dari Kontraktor Proyek Bansos, KPK Periksa Aa Umbara

Diterbitkan

Pada

Penulis

Penyidikan Aliran Uang dari Kontraktor Proyek Bansos, KPK Periksa Aa Umbara
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri (ist/net)
Baca Berita

Hukum

KPK Perpanjang Penahanan Mantan Bupati Kepulauan Talaud

Diterbitkan

Pada

Penulis

KPK Perpanjang Penahanan Mantan Bupati Kepulauan Talaud
Mantan Bupati Kepulauan Talaud Sri Wahyumi Maria Manalip (ist/net)
Baca Berita

Hukum

Wagub Yakin Anies Tak Terlibat di Kasus Dugaan Korupsi Lahan Sarana Jaya

Diterbitkan

Pada

Penulis

Wagub Yakin Anies Tak Terlibat di Kasus Dugaan Korupsi Lahan Sarana Jaya
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria (ist/net)
Baca Berita
Loading...