Connect with us

Hukum

KPK Klaim Hanya Minta Serahkan Tugas dan Tanggung Jawab Bukan Nonaktifkan Pegawainya

Diterbitkan

Pada

KPK Klaim Hanya Minta Serahkan Tugas dan Tanggung Jawab Bukan Nonaktifkan Pegawainya
image_pdfimage_print

Realitarakyat.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan telah menyampaikan salinan Surat Keputusan (SK) hasil asesmen kepada atasan 75 pegawai yang dinyatakan tidak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK).

Plt. Juru Bicara KPK, Ali Fikri menerangkan dalam surat tersebut pegawai diminta untuk menyerahkan tugas dan tanggung jawabnya kepada atasan langsung sampai ada keputusan lebih lanjut.

“Ini sesuai dengan keputusan rapat pada 5 Mei 2021 yang dihadiri oleh Pimpinan, Dewan Pengawas dan Pejabat Struktural,” ujar Ali kepada wartawan, Selasa (11/5/2021).

Ali mengatakan penyerahan tugas tersebut dilakukan semata-mata untuk memastikan efektivitas pelaksanaan tugas di lembaga antirasuah tak terkendala dan menghindari permasalahan hukum terkait penanganan kasus yang tengah berjalan.

“Dapat kami jelaskan bahwa saat ini pegawai tersebut bukan nonaktif karena semua hak dan tanggung jawab kepegawaiannya masih tetap berlaku,” ujarnya.

Menurut Ali, pelaksanaan tugas pegawai yang bersangkutan selanjutnya berdasarkan atas arahan atasan langsung yang bersangkutan.

“KPK saat ini tengah berkoordinasi secara intensif dengan Badan Kepegawaian Negara dan Kemenpan-RB terkait dengan tindak lanjut terhadap 75 pegawai yang dinyatakan TMS [Tidak Memenuhi Syarat],” ujarnya.

Sebanyak 75 pegawai KPK yang tidak lolos TWK secara telah dinonaktifkan alias nonjob. Hal itu diketahui melalui Surat Keputusan (SK) yang ditandatangani oleh Plh. Kepala Biro SDM KPK, Yonathan Demme Tangdilintin.

Surat keputusan diteken sejak tanggal 7 Mei 2021. SK tersebut berisikan penetapan keputusan pimpinan KPK tentang hasil asesmen tes wawasan kebangsaan yang tidak memenuhi syarat dalam rangka pengalihan pegawai KPK menjadi pegawai ASN.[prs]

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hukum

Jaksa Agung Minta Buronan Adelin Lis Dibawa ke Indonesia

Diterbitkan

Pada

Penulis

Jaksa Agung Minta Buronan Adelin Lis Dibawa ke Indonesia
Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin (ist/net)
Baca Berita

Hukum

Terbukti Terima Suap, Mantan Bupati Muara Enim Divonis 8 Tahun Penjara

Diterbitkan

Pada

Penulis

Terbukti Terima Suap, Mantan Bupati Muara Enim Divonis 8 Tahun Penjara
(ist/net)
Baca Berita

Hukum

Periksa Pimpinan KPK, Komnas HAM Sebut Ada Perbedaan Pernyataan Soal TWK dari BKN

Diterbitkan

Pada

Periksa Pimpinan KPK, Komnas HAM Sebut Ada Perbedaan Pernyataan Soal TWK dari BKN
Baca Berita
Loading...