Connect with us

DPR

Komisi VI Harap Kementerian Investasi Mampu Percepat Koordinasi Sektoral

Diterbitkan

Pada

Komisi VI Harap Kementerian Investasi Mampu Percepat Koordinasi Sektoral
Ketua Komisi VI DPR Faisol Riza (ist/net)
image_pdfimage_print

Realitarakyat.com – Ketua Komisi VI DPR Faisol Riza mengharapkan kehadiran Kementerian Investasi yang kini dipimpin Bahlil Lahadalia dapat mempercepat koordinasi sektoral sehingga realisasi investasi di Tanah Air semakin meningkat.

“Kami berharap Pak Bahlil bisa menjadi menteri super untuk investasi. Selama ini, BKPM hanya memiliki fungsi koordinatif saja, sehingga belum memadai. Makanya, keberadaan Kementerian Investasi diharapkan dapat mempercepat koordinasi sektoral,” ujar Faisol melalui keterangan persnya, Kamis (6/5/2021)

Faisol juga menambahkan, sebagai Menteri Investasi, Bahlil diharapkan untuk sigap menagih sejumlah komitmen investasi asing yang sampai kini belum terealisasi, terutama juga mendorong realisasi investasi yang mangkrak. Ia pun menyambut baik penunjukan Bahlil sebagai Menteri Investasi.

Ia menilai, rekam jejak Bahlil mengomandoi Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sekaligus latar belakangnya sebagai pengusaha, menjadikan Bahlil merupakan pilihan yang tepat mengisi kursi Menteri Investasi. “Untuk dunia usaha, pelantikan Pak Bahlil sangat tepat. Ini terbukti kinerjanya sebagai kepala BKPM sangat baik, dan beliau juga sangat aktif mengundang investor besar masuk Indonesia,” ujarnya.

Sebelumnya Bahlil memang menjanjikan untuk mempercepat eksekusi komitmen investasi. Terkait sektor teknologi inovatif, Bahlil sebelumnya juga memastikan pihaknya akan memuluskan investasi di bidang teknologi investasi, terlebih yang memiliki dampak untuk membuka lapangan pekerjaan.

Bahlil juga berjanji, Kementerian Investasi akan mempermudah proses perizinan investasi. Bahlil menjelaskan selama ini BKPM hanya dapat mengeksekusi regulasi. Sementara dengan bentuk Kementerian Investasi Bahlil bilang kini lembaga yang dipimpinnya juga bisa menyusun regulasi terkait.

Perluasan kewenangan dan fungsi juga termasuk soal pemberian stimulus. Hal itu misalnya tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penanaman Modal Bidang Usaha, dimana Kementerian Investasi punya diskresi pemberian stimulus.

Dengan kewenangan tersebut, Bahlil diharapkan dapat memberikan stimulus tepat guna untuk memenuhi kebutuhan spesifik calon investor. Hal itu diperlukan untuk mengeksekusi komitmen-komitmen calon investor yang pada akhirnya juga dapat mendongkrak realisasi investasi nasional. (ndi)

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

DPR

Ini Alasan DPR Perpanjang Pembahasan RUU PDP dan RUU Penanggulangan Bencana

Diterbitkan

Pada

Ini Alasan DPR Perpanjang Pembahasan RUU PDP dan RUU Penanggulangan Bencana
Baca Berita

DPR

Bansos Covid Banyak Tak Tepat Sasaran, DPR Dorong Kemensos Bertindak

Diterbitkan

Pada

Bansos Covid Banyak Tak Tepat Sasaran, DPR Dorong Kemensos Bertindak
Baca Berita

DPR

Kata Dasco, Hampir Seluruh Komisi dan AKD Terapkan Lockdown

Diterbitkan

Pada

Kata Dasco, Hampir Seluruh Komisi dan AKD Terapkan Lockdown
Baca Berita
Loading...