Connect with us

Daerah

Komisi III DPRD Loteng Berjanji Turun Lakukan Pengecekan Bangunan RTG

Diterbitkan

Pada

Komisi III DPRD Loteng Berjanji Turun Lakukan Pengecekan Bangunan RTG
image_pdfimage_print

Realitarakyat.com – Polemik yang terjadi di tengah pembangunan Rumah Tahan Gempa (RTG) di Kabupaten Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat. Membuat anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat angkat bicara.

Melalui Komisi III, Dewan berencana akan turun ke lapangan melihat secara langsung hasil pekerjaan RTG, yang di kabarkan sedang bermasalah di Kejaksaan Negeri (Kejari) Lombok Tengah.

Anggota Komisi III DPRD Lombok Tengah, HM Sidik Maulana mengatakan pihaknya memang secara resmi belum mendapatkan laporan dari masyarakat tentang pengerjaan RTG. Namun pihaknya mendapatkan kabar miring jika pengerjaan RTG banyak dikeluhan.

“Saya belum menerima laporan secara resmi,” ungkapnya saat dikonfirmasi Rabu (5/5/2021)

Sidik mengatakan, persoalan RTG ini harus menjadi atensi DPRD ke depannya. Bila perlu pihaknya akan menjadwalkan untuk turun segera. “Ini harus kita atensi. Jangan sampai RTG ini dikerjakan dengan tidak benar,” tegasnya.

Selain itu, Sidik berharap kepada masyarakat penerima manfaat RTG, supaya melaporkan ketika ada persoalan dalam pembangunan RTG yang tidak sesuai. Sehingga pihaknya bisa menindaklanjuti dan melakukan koordinasi dengan dinas terkait.

“Saya minta kepada dinas untuk tetap turun juga memantau pembangunan RTG itu. Jangan hanya menerima laporan dari fasilitator saja,” perintahnya.

Disinggung terkait persoalan RTG yang telah dilaporkan kepada Kejari ? Politisi PKS itu mengatakan bahwa pihaknya sangat mendukung langkah aparat penegak hukum mengusut tuntas kalau benar ada persoalan dalam proyek RTG tersebut.

“Kami sangat mendukung, karena semua itu untuk kebaikan masyarakat,” jelasnya.

Senada juga dikatakan Ketua Komisi III DPRD Lombok Tengah, Andi Mardan. Pihaknya mengaku akan turun mengecek pengerjaan proyek RTG usia lebaran. Andi Mardan mengungkapkan bahwa RTG ini memang dari prosesnya cukup pelit, pendatanya oleh Dinas Perkim, penentunya BPPD. Kemudian Bicara proses pembangunannya selama ini tidak sesuai RAB dan pelaksanaan di lapangan tidak sesuai, maka kita harus tindak.

“Ke depan proses pendataan dan kriteria penentu penerima harus diperjelas,” katanya.

Andi pun berencana akan melakukan sidak kemudian usai lebaran, mengingat ini sangat penting.”Insya Allah habis lebaran kita turun cek,” janjinya.(LS)

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Daerah

13 Kabupaten/Kota Jadi Zona Merah, Ganjar Minta Penerapan Lockdown Mikro

Diterbitkan

Pada

13 Kabupaten/Kota Jadi Zona Merah, Ganjar Minta Penerapan Lockdown Mikro
Baca Berita

Daerah

Sri Sultan HB X Pastikan Lockdown Pilihan Terakhir Jika Tidak Ada Cara Lain

Diterbitkan

Pada

Sri Sultan HB X Pastikan Lockdown Pilihan Terakhir Jika Tidak Ada Cara Lain
Baca Berita

Daerah

Beredar Video Remaja Putri Terlibat Aksi Pengeroyokan

Diterbitkan

Pada

Beredar Video Remaja Putri Terlibat Aksi Pengeroyokan
Baca Berita
Loading...