1

Kemenaker Siapkan Langkah Stategis Antisipasi Kepulangan PMI

Realitarakyat.com – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) telah menyiapkan berbagai langkah strategis guna mengantisipasi kepulangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari negara penempatan, terutama selama pandemi COVID-19 di daerah perbatasan dan basis PMI.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menjelaskan pemerintah pusat bersama pemerintah daerah memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengurus kepulangan PMI dalam hal terjadi peperangan, bencana alam, wabah penyakit, deportasi, dan PMI bermasalah, sebagaimana aturan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI).

“Sejak 23 Maret 2020 lalu, Kemnaker telah berkoordinasi dengan Kemenkes, permohonan pemeriksaan kesehatan di debarkasi bagi PMI pulang. Surat ditindaklanjuti dengan SE Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit ke seluruh Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) pada 27 Maret,” kata Ida dalam keterangan tertulis, Senin (24/5/2021).

Adapun langkah Kemnaker untuk melindungi PMI, di antaranya menjalin koordinasi dengan pihak Ketenagakerjaan di 12 Perwakilan RI untuk mengimbau PMI yang akan kembali ke Indonesia agar melaporkan kepulangannya secara daring atau luring

“Kami juga berkoordinasi dengan BP2MI untuk penanganan saat kedatangan dan kepulangan ke daerah asal, agar kordinasi dengan Dinas Ketenagakerjaan,” imbuhnya dalam rapat kerja (raker) dengan Komisi IX DPR di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta.

Selain itu, Kemnaker juga telah berkoordinasi dengan seluruh Kadisnaker di tingkat provinsi/kabupaten/kota untuk mendata kepulangan/pemulangan PMI, memonitor kondisi PMI yang melibatkan Dinas Kesehatan, dan memberikan imbauan kepada PMI agar mendaftarkan diri dalam program pemberdayaan.

Tidak hanya itu, Ida menyebut pihaknya juga memberikan bantuan berupa bahan pokok kepada PMI yang terdampak pandemi di negara-negara penempatan, serta mengalokasikan program perluasan kesempatan kerja bagi pekerja dan calon pekerja dan anggota keluarganya.

“Bantuan tersebut berupa program padat karya infrastruktur, pada karya produktif, inkubasi bisnis, teknologi tepat guna (TTG), dan tenaga kerja mandiri (TKM), ” pungkasnya.

Dalam raker yang dipimpin oleh Ketua Komisi IX DPR, Felly Esthelita Runtuwene tersebut, Ida menegaskan Kemnaker telah memberikan bantuan dana kepada Disnaker untuk pemulangan warganya ke daerah asal.

“Kemnaker juga menugaskan Satgas PPMI (Perlindungan Pekerja Migran Indonesia) di debarkasi untuk memantau kedatangan PMI (Disnaker Kepri, Batam, Jatim dan Sanggau),” tandasnya.[prs]