Connect with us

Hukum

Kemen PPPA Kawal Proses Hukum Kasus Seksual Oleh Oknum Kepsek di Medan

Diterbitkan

Pada

Kemen PPPA Kawal Proses Hukum Kasus Seksual Oleh Oknum Kepsek di Medan
Deputi Bidang Perlindungan Anak KPPPA RI, Nahar (ist/net)
image_pdfimage_print

Realitarakyat.com – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) mengecam keras terjadinya kasus kekerasan seksual terhadap enam siswi yang dilakukan seorang oknum Kepala Sekolah (BS) di salah satu Sekolah Dasar (SD) Swasta di Kota Medan, Sumatera Utara.

Menindaklanjuti hal tersebut, Kemen PPPA melakukan asesmen awal, pendampingan hukum, serta pendampingan psikologis terhadap para korban yang merupakan Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK).

Langkah ini dilakukan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah (Pemda), aparat penegak hukum setempat, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (P3APM) Kota Medan, serta Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Pusat Pelayanan Terpadu perlindungan perempuan dan anak (UPTD P2TP2A) – Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Sumatera Selatan.

“Berdasarkan hasil pendampingan psikologis awal, para korban membutuhkan pendampingan secara berkala oleh Psikolog Klinis untuk memulihkan kondisi psikologis mereka guna menghindari terjadinya dampak yang tidak diinginkan,” ungkap Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Kemen PPPA, Nahar dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (22/5/2021).

Nahar menegaskan, Kemen PPPA juga akan terus berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah agar Dinas Pendidikan dapat memastikan terpenuhinya keberlangsungan hak pendidikan bagi para korban yang tergolong usia anak.

Lebih lanjut Nahar menambahkan Kemen PPPA bersama Dinas P3APM Kota Medan dan UPTD P2TP2A Provinsi Sumatera Utara telah berkoordinasi dengan Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Sumatera Utara terkait proses hukum terhadap pelaku.

“Jika dugaan kasus kekerasan seksual terhadap anak ini terbukti kebenarannya, maka pelaku dianggap telah melanggar Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35/2014 tentang Perlindungan Anak, dan dapat dijerat dengan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17/2016 dengan sanksi pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp5 Miliar,” ujar Nahar.

Pelaku juga terancam dijatuhi sanksi pidana tambahan masing – masing 1/3 dari ancaman pidana awal karena berprofesi sebagai tenaga pendidik (kepala sekolah) dan melakukan tindakan kejahatan kepada lebih dari satu orang korban. Selain itu, pelaku juga dapat dijerat dengan pidana tambahan lainnya berupa pengumuman identitas pelaku, hingga dijatuhi tindakan berupa rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.

“Kami akan terus mengawal proses penegakan hukum guna memastikan pelaku mendapatkan tindakan hukum sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku. Kasus ini merupakan bentuk kejahatan serius, Kemen PPPA berharap adanya upaya penanganan serius dari pemerintah daerah maupun pihak terkait lainnya di daerah dalam menangani kasus ini. Proses hukum harus dipastikan berjalan, begitu juga dengan upaya perlindungan khusus anak, hal ini perlu dipastikan berjalan tanpa meninggalkan dampak baik secara fisik maupun psikis pada anak sebagai korban,” ujar Nahar. (ndi)

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Headline

Berikut Kronologi Penangkapan Anji Prihartanto

Diterbitkan

Pada

Berikut Kronologi Penangkapan Anji Prihartanto
Baca Berita

Hukum

Antisipasi Aksi Sparatis Bersenjata di Papua, BNPT Beri Masukan ke Freeport

Diterbitkan

Pada

Penulis

Antisipasi Aksi Sparatis Bersenjata di Papua, BNPT Beri Masukan ke Freeport
Kepala BNPT Komjen Pol Dr Boy Rafli Amar (ist/net)
Baca Berita

Hukum

Soal Kematian Wakil Bupati Sangihe, Politisi PKS: “Monggo” Cari Tahu Penyebabnya

Diterbitkan

Pada

Penulis

Soal Kematian Wakil Bupati Sangihe, Politisi PKS: "Monggo" Cari Tahu Penyebabnya
Anggota Komisi II Fraksi PKS, Mardani Ali Sera (ist/net)
Baca Berita
Loading...