Connect with us

Daerah

Kejari TTS Limpah Kasus Korupsi Dana Desa Taebone

Diterbitkan

Pada

image_pdfimage_print

Realitarakyat.com – Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), melimpahkan berkas perkara dugaan korupsi pengelolaan anggaran dana desa (ADD) di Desa Taebone, Kecamatan Fatukopa, Kabupaten TTTS ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Kupang, Kamis (27/5/2021) pagi.

Pelimpahan berkas perkara oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten TTS, setelah tim penyidik Tipidsus Kejari Kabupaten TTS melakukan tahap II ke tangan jaksa penuntut umum.

Kasi Intel Kejari Kabupaten TTS, Haryanto, S. H kepada yang dohubungi wartawan via hand phone selulernya, membenarkan adanya pelimpahan berkas perkara dugaan korupsi ADD di Desa Taebone, Kecamatan Fatukopa, Kabupaten TTS tahun 2016 – 2017 senilai Rp. 3 miliar.

Dijelaskan Haryanto, dalam pelimpahan kasus ini, jaksa penuntut umum menyerahkan berkas perkara, barang bukti (BB), dan empat (4) tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan ADD di Desa Taebone, Kecamatan Fatukopa, Kabupaten TTS.

“Iya benar. Ada pelimpahan berkas perkara dugaan korupsi pengelolaan anggaran dana desa di Desa Taebone, Kecamatan Fatukopa, Kabupaten TTS untuk empat (4) tersangka l,” kata Haryanto.

Disebutkan Kasi Intel Kejari Kabupaten TTS, empat tersangka yang dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Kupang diantaranya Anderias Atiupbesi (kepala desa), Aplonia Nabuasa (sekretaris desa), Yusuf Manu (pelaksana kegiatan) dan Yosep Siga (bendahara).

Ditambahkan Haryanto, dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan ADD di Desa Taebone, Kecamatan Fatukopa, Kabupaten TTS negara mengalami kerugian keuangan negara sebesar Rp. 722. 159. 663.

Menurut Haryanto, perbuatan keempat tersangka melanggar pasal 2 jJo Pasal 18 Undang  – Undang RI Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah di ubah dengan Undang – Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang – Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jJo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dan, subsidiair pasal 3 Jo Pasal 18 Undang – Undang RI tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidama korupsi sebagaimana telah di ubah dengan Undnag – Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang – Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Mengenai jadwal sidang, lanjut Haryanto, Jaksa Penuntut Umum Kejari Kabupaten TTS, tinggal menunggu jadwal penetapan sidang dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Kupang.(rey)

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Daerah

RSUP Dr Mohammad Hoesin Palembang Didorong Terapkan Layanan Internasional

Diterbitkan

Pada

Penulis

Baca Berita

Daerah

Kapolda Sulsel Berharap Bandar Narkoba Dihukum Mati

Diterbitkan

Pada

Penulis

Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (Polda Sulsel) Irjen Pol Merdisyam (ist/net/ant)
Baca Berita

Daerah

Covid-19 Melandai, Pemkot Bandung Kaji Kegiatan Konser Musik

Diterbitkan

Pada

Penulis

Baca Berita
Loading...