1

Kajati NTT Dianggap Masih ” Tidur ” Soal Status Mantan Gubernur

Realitarakyat.com – Hingga saat ini Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) NTT, Dr. Yulianto, S. H, M. H masih ” tidur ” (belum menyatakan sikap), terkait status dari mantaj Gubernur NTT, Frans Lebu Raya dalam kasus dugaan korupsi pembangunan gedung NTT Fair senilai Rp29,9 miliar yang telah berkekuatan hukum tetap.

Dalam putusan majelis hakim Pengadilan Tipikor Kupang menyebutkan bahwa mantan Gubernur NTT, Frans Lebu Raya menerima gratifikasi dari PT. Cipta Eka Puri senilai Rp568 juta.

Hal itu, tertuang jelas dalam putusan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Kupang dalam kasus korupsi pembangunan gedung NTT Fair Tahun 2018 senilai Rp29,9 miliar namun hingga saat ini, putusan itu hanya sebagai penghibur buat Kajati NTT, Dr. Yulianto, S. H, M. H karena terdakwa lainnya telah dihukum berdasarkan perbuatannya masing – masing.

Namun, sayangnya hukum itu tidak berimbang dimana, putusan majelis hakim Pengadilan Tipikor Kupang secara jelas menyebut bahwa mantan Gubernur NTT, Frans Lebu Raya menerima gratifikasi sebesar Rp568 juta dari PT. Cipta Eka Puri.

Memang benar filosofi selama ini yang menyatakan bahwa hukum tumpul ke atas dan tajamnya kebawah. Terbukti, putisan majelis hakim dalam kasus korupsi pembangunan gedung NTT Fair senilai Rp29,9 terkait dugaan keterlibatan Frans Lebu Raya tidak ditindaklanjuti oleh Kajati NTT. Patut diduga bahwa berkas putusan itu kini hanya menjadi hiasan bagi Kantor Kejati NTT.

Ataupun alasan untuk membuat kepercayaan diri bahwa Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur (Kejati NTT), pernah memeriksa mantan Gubernur NTT dua (2) periode, Frans Lebu Raya.

Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) NTT, Yulianto, S. H, MH yang pernah dikofnirmasi wartawan, Selasa (2/6/2020) mengatakan dirinya baru menjabat sebagai Kajati NTT. Untuk itu, dirinya bakal melakukan evaluasi terhadap kasus yang bernilai Rp29,9 miliar itu.

Dijelaskan Yulianto, terkait dengan putusan hakim Pengadilan Tipikor Kupang, dirinya belum mengetahui secara jelas apakah ada disebutkan atau tidak.

“Saya baru bertugas di Kejati NTT dan saya belum tahu soal itu. Tapi nanti saya lihat putusan hakim dulu ” kata Yulianto.

Menurut Yulianto, dirinya akan mempelajari putusan majelis hakim Pengadilan Tipikor Kupang mengenai kasus itu. “Saya akan melihat putusan hakim dan alat bukti yang terungkap dalam persidangan,” katanya.

Ditegaskan Yulianto, jika memang benar ada fakta demikian dan dalam putusan hakim menyebutkan demikian, maka akan ditindaklanjuti berdasarkan hukum yang berlaku.

“Kasus itu saya akan evaluasi bersama penyidik, jika memang ada maka akan ditindaklanjuti berdasarkan hukum yang berlaku,” tegas Yulianto.

Koordinator Divisi Anti Korupsi PIAR NTT, Paul Sinaleloe kepada wartawan menegaskan bahwa kasus korupsi pembangunan gedung pameran NTT Fair Tahun 2018 senilai Rp29,9 miliar terhenti karena kekuatan politik.

Menurutnya, setiap kasus yang melibatkan para politisi elite selalu saja terhenti bahkan bisa saja dihilangkan seakan tidak terjadi kasus oleh aparat penegak hukum.

Dijelaskan Paul, dalam sebuah kasus dimana harus memiliki kepastian, kejelasan dan status hukum yang jelas. Sehingga tidak menimbulkan persepsi yang berbeda ditengah masyarakat.

“Setiap kasus yang melibatkan politisi elite selalu terhenti dan tanpa kejelasan apapun oleh aparat penegak hukum,” tegas Paul.

Ditambahkan Paul, kekuatan politik melebihi kekuatan penegak hukum di Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTT. Sehingga patut diduga bahwa kasus korupsi pembangunan gedung NTT Fair Tahun 2018 senilai Rp29,9 miliar terhenti karena politik.

“Kuat dugaan bahwa kasus NTT Fair tidak bisa dilanjutkan oleh Kejaksaan Tinggi NTT karena kekuatan politik. Karena diduga libatkan elite politik,” ujar Paul.(rey)