Connect with us

DPD

Jamin Keamanan Warga Perbatasan, Ketua DPD RI Minta Pembangunan Pos Penjagaan di Nunukan Disegerakan

Diterbitkan

Pada

Jamin Keamanan Warga Perbatasan, Ketua DPD RI Minta Pembangunan Pos Penjagaan di Nunukan Disegerakan
image_pdfimage_print

Realitarakyat.com – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mendukung pembangunan pos-pos penjagaan di daerah perbatasan, seperti di Sei Ular, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

Menurut LaNyalla, pos pantau atau penjagaan sangat mendesak karena bisa memberikan jaminan keamanan bagi warga.

“Pos-pos penjagaan di sekitar daerah perbatasan perlu menjadi konsentrasi pemerintah. Agar warga Nunukan tidak menjadi korban penangkapan oleh aparat Malaysia dengan tuduhan melintas batas negara,” kata LaNyalla saat mengunjungi Kantor DPD RI di Provinsi Kaltara yang berada di Kota Tarakan, Rabu (26/5/2021).

Namun, pemerintah tidak cukup hanya membangun pos-pos penjagaan atau pos pantau di Sei Ular saja. Perlu dipersiapkan juga personel dengan jumlah yang cukup.

“Untuk permintaan personel, Pemprov harus berkoordinasi ke Mabes TNI atau Kemenhan. Ini berkaitan dengan penempatan Pamtas, jadi perlu meminta ke tingkat yang lebih tinggi,” ucap mantan Ketua Umum PSSI itu.

LaNyalla juga meminta Pemprov, Pemkab dan Pemkot untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar terhindar dari permasalahan hukum akibat melintasi negara lain.

“Tak boleh diabaikan juga, Pemprov memberikan advokasi atau pendampingan hukum bagi masyarakat yang terlanjur terkena kasus lintas batas,” ucap dia.

Wilayah perairan Sei Ular sendiri terbelah dua. Bagian sungai yang lebih dalam merupakan wilayah Malaysia. Di wilayah perairan tersebut, sering terjadi penangkapan warga Nunukan oleh polisi Malaysia dengan tuduhan melintas batas negara.

Seringnya kasus tersebut terjadi, Pemkab Nunukan berinisiatif membangun pos jaga di pinggir sungai tak jauh dari lokasi rawan itu.

“Untuk meminimalisir kasus lintas batas, kita apresiasi inisiatif Pemprov tersebut. Memang tidak bisa menunggu bantuan pusat karena akan cukup lama, bisa dua atau bahkan tiga tahun. Tapi kita akan dorong semoga pembangunan pos penjagaan permanen bisa disegerakan oleh pemerintah pusat,” katanya.

Apalagi pos penjagaan tersebut penting bagi masyarakat yang punya kebutuhan mendesak.

“Misalnya ketika ada warga sakit yang harus secepatnya dibawa berobat ke rumah sakit, atau hal urgent lain yang harus menunggu pengawalan aparat terus,” jelas dia.(Ilm)

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

DPD

Berharap Liga 1 dan 2 Bergulir,Ketua DPD RI Dukung APPI

Diterbitkan

Pada

Penulis

Berharap Liga 1 dan 2 Bergulir,Ketua DPD RI Dukung APPI
Baca Berita

DPD

Sekjen DPD RI Canangkan Wilayah Bebas Korupsi

Diterbitkan

Pada

Penulis

Sekjen DPD RI Canangkan Wilayah Bebas Korupsi
Baca Berita

DPD

Ketua DPD RI Minta Pemerintah Tekan Angka Kematian Pasien Covid

Diterbitkan

Pada

Penulis

Ketua DPD RI Minta Pemerintah Tekan Angka Kematian Pasien Covid
Baca Berita
Loading...