Connect with us

Hukum

ICW: Secara Administratif, KPK Mestinya Tunduk pada Lembaga Eksekutif

Diterbitkan

Pada

ICW: Secara Administratif, KPK Mestinya Tunduk pada Lembaga Eksekutif
Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana (ist/net)
image_pdfimage_print

Realitarakyat.com – Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana menilai pemberhentian 51 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melanggar Undang-Undang KPK.

Sebab menurut Kurnia, dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 secara administratif KPK mestinya tunduk pada lembaga eksekutif.

Adapun Pasal 3 UU KPK itu berbunyi:

“Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun”.

“Pasca perubahan UU KPK, tepatnya pada Pasal 3 itu memasukkan KPK dalam rumpun kekuasaan eksekutif. Ini berimplikasi pada konteks administrasi mestinya KPK itu tunduk pada eksekutif, dan hal itu dilanggar,” katanya dalam konferensi pers yang disiarkan di YouTube Sahabat ICW, Rabu (26/5/2021).

Sehingga, lanjutnya, pemberhentian itu telah melanggar UU KPK. Terlebih, Presiden Joko Widodo dalam pernyataannya meminta agar hasil asesmen Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) tidak dijadikan dasar pemberhentian pegawai.

Selain UU KPK, Kurnia juga menyebut bahwa pemberhentian 51 pegawai itu juga telah melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Kurnia menuturkan dalam UU ASN dikatakan bahwa Presiden adalah pembina tertinggi ASN.

“Kedua, Pasal 25 UU ASN secara jelas menyebutkan bahwa Presiden adalah pembina tertinggi ASN, dan itu pun ditabrak oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Pimpinan KPK,” jelasnya.

Kurnia lebih lanjut menyayangkan keputusan Pimpinan KPK untuk memberhentikan para pegawainya.

Ia menyebut keputusan itu buru-buru, karena banyak pihak sudah mengkritik keabsahan TWK, dan para pegawai sedang melakukan pelaporan ke Dewan Pengawas, Ombudsman dan Komnas HAM.

“Dorongan kita sebenarnya ada evaluasi menyeluruh dahulu atau setidaknya menunggu dari hasil penyelidikan lebih lanjut dari lembaga-lembaga tadi,” pungkasnya.

Sebagai catatan, polemik TWK menjadi perhatian publik karena beberapa hal dinilai janggal.

Kejanggalan itu disebut nampak pada pertanyaan yang dinilai berbagai pihak mengarah pada ranah privat dan berpotensi melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).

Selain itu polemik semakin besar setelah hasil asesmen TWK digunakan Pimpinan KPK untuk memberhentikan 75 pegawai dari tugas dan tanggung jawabnya.

Presiden Joko Widodo dalam keterangannya Senin (17/5/2021) meminta agar hasil tes tidak digunakan untuk memberhentikan pegawai.

Baca juga: ICW Sebut Pemberhentian 51 Pegawai KPK Wujud Tak Menghargai Presiden

Selain itu, Jokowi juga sepakat dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam judicial review agar alih status pegawai KPK menjadi ASN tidan mengurangi hak para pegawai.

Terbaru Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana Selasa (25/5/2021) mengumumkan 51 pegawai KPK diberhentikan karena dianggap tetap Tak Memenuhi Syarat (TMS) dalam TWK.

Sementara 24 sisanya masih diberi kesempatan untuk dapat menjadi ASN setelah mengikuti pendidikan wawasan kebangsaan. (ndi)

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hukum

MAKI Desak Erick Thohir Copot Mantan Napi Korupsi Emir Moeis Sebagai Komisaris BUMN

Diterbitkan

Pada

MAKI Desak Erick Thohir Copot Mantan Napi Korupsi Emir Moeis Sebagai Komisaris BUMN
Baca Berita

Hukum

Dewas KPK Gelar Sidang Pelanggaran Kode Etik Lili Pintauli

Diterbitkan

Pada

Dewas KPK Gelar Sidang Pelanggaran Kode Etik Lili Pintauli
Baca Berita

Hukum

Koalisi: 30 Persen CHA yang Masuk Seleksi Tahap Akhir Dinilai Bermasalah

Diterbitkan

Pada

Penulis

Koalisi: 30 Persen CHA yang Masuk Seleksi Tahap Akhir Dinilai Bermasalah
Erwin Natosmal Oemar (ist/net)
Baca Berita
Loading...