Connect with us

Hukum

ICW Diingatkan Berhati-hati Minta Kapolri Tarik Ketua KPK ke Polri

Diterbitkan

Pada

ICW Diingatkan Berhati-hati Minta Kapolri Tarik Ketua KPK ke Polri
Ketua KPK Firli Bahuri (ist/net)
image_pdfimage_print

Realitarakyat.com – Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Andi Sandi mengingatkan Indonesia Corruption Watch (ICW) agar berhati-hati terkait manuver yang dilakukan dan meminta Kapolri untuk menarik Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri kembali ke instansi Polri.

“Mulai dari tuduhan dendam pegawai tertentu atau kekuatan besar di belakang ini, menurut saya sepanjang belum bisa dibuktikan, sebaiknya jangan diungkapkan,” kata Andi Sandi, melalui keterangan tertulisnya, Kamis (27/5/2021).

Menurut dia, dengan melontarkan berbagai isu miring bisa menjadi bumerang lantaran tidak memiliki cukup bukti yang kuat. Jika manuver-manuver tersebut terus dilakukan bisa menjadi bola api panas yang bakal membakar orang-orang itu sendiri, karena tidak mampu membuktikannya, katanya.

“Kenapa saya katakan itu, karena bisa “fire back”. Artinya, ini kemudian bisa menyerang orang-orang yang menyatakan itu kalau tidak bisa membuktikan,” ujarnya.

Pada sisi lain, tidak ada satu pun orang yang tak ingin melakukan pemberantasan korupsi, sehingga argumentasi mengenai adanya manajemen yang tidak baik dalam upaya pemberantasan korupsi disebut mengada-ada.

“Satu argumen saya, tidak ada orang yang berpikir nalar tidak ingin Indonesia bebas korupsi. Cuma caranya untuk mengelola manajemen, mengelola tentang pemberantasan korupsi, jangan kita katakan sekarang ini peraturannya tidak benar. Itu tidak bisa membantu pemberantasan korupsi,” kata dia lagi.

Seharusnya, lanjut dia, para pegawai KPK atau pihak lain yang menyatakan manajemen KPK tidak pas harus menyampaikan argumentasi sebelum peraturan perundang-undangan disahkan.

“Kalau itu dinyatakan itu tidak pas, ubah dulu baru lakukan tindakan. Kalau sekarang mereka bertindak di luar peraturan perundang-undangan, pertanyaan saya KPK ini lembaga negara atau swasta,” ujarnya. (ndi)

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hukum

Kapolda Sumsel Sudah Minta Maaf, Kompolnas Berharap Polemik Sumbangan Rp2 Triliun Akidi Tio Berakhir

Diterbitkan

Pada

Kapolda Sumsel Sudah Minta Maaf, Kompolnas Berharap Polemik Sumbangan Rp2 Triliun Akidi Tio Berakhir
Baca Berita

Hukum

Usut Kasus Munjul, KPK Dalami Proses Pengelolaan APBD DKI

Diterbitkan

Pada

Usut Kasus Munjul, KPK Dalami Proses Pengelolaan APBD DKI
Baca Berita

Hukum

Emir Moeis Jadi Komisaris BUMN, ICW: Parah!

Diterbitkan

Pada

Emir Moeis Jadi Komisaris BUMN, ICW: Parah!
Baca Berita
Loading...