1

Gories Mere Akui Soal Jual Beli Tanah di Keranga Senilai Rp. 560 Juta

Realitarakyat.com – Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Kupang, kembali menggelar sidang kasus dugaan korupsi aset negara berupa tanah seluas 30 Ha di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat (Mabat) senilai Rp1,3 triliun.

Sidang yang dipimpin ketua majelis, Wari Juniati didampingi hakim anggota, Ari Prabowo dan Ibnu Kholiq beragendakan pemeriksaan saksi. Jaksa Penuntut Umum (JPU), Herry C. Franklin, Hendrik Tiip dan Emerensiana Jehamat dan Hero menghadirkan Gories Mere sebagai saksi yang dilakukan secara virtual dari Kejari Jakarta Barat.

Kali ini saksi Gories Mere diperiksa sebagai saksi untuk terdakwa Agustinus CH. Dula, Veronika Syukur, Theresia Dewi Koro Dimu, Ambrosius Sukur, Abdulah Nur, Marthen Ndeo, Muhamad Achyar dan Caitano Soares. Masing – masing terdakwa didampingi kuasa hukumnya.

Saksi Gories Mere dalam keterangannya mengakui bahwa dirinya mengenal terdakwa M. Achyar yang diperkenalkan oleh wakil presiden ILC, Gabriel Mahal. Dan, saksi juga mengakui bahwa di tahun 2017 lalu, telah dilakukan transaksi jual beli tanah di Keranga senilai Rp560 juta sebagai tanda jadi jual beli tanah tersebut bersama dengan terdaķwa M. Achyar.

Menurut saksi, bukan hanya dirinya yang ditawarkan untuk membeli tanah di Keranga namun juga tanah tersebut ditawarkan kepada Karni Ilyas dan Gabriel Mahal dengan luas lahan 0,4 Ha dan 3,4 Ha.

“Ketika ditawarkan saya tertarik sehingga buat akta jual beli tanah yang dibuat oleh M. Achyar dan tanah itu menurut pengakuan milik terdakwa M. Achyar,” ujar saksi Gories Mere.

Terkait dengan uang muka atau tanda jadi jual beli tanah senilai Rp560 juta itu, saksi mengaku bahwa itu kesepakatan antara saksi dan M. Achyar untuk luas lahan 3,4 Ha.

Dilanjutkan saksi, saat itu juga M. Achyar menunjukan alas hak yang ditandatangani oleh Camat dan Lurah dimana tanah tersebut untuk sebelah utara berbatasan dengan H. Abu Bakar Adam Djudje, sebelah timur berbatasan dengan Sukarni Ilyas dan sebelah selatan dengan Laut sedangkan sebelah barat berbatasan dengan kali mati.

Mengenai uang sisa dari jual beli tanah itu, saksi mengaku akan dilunasi setelah M. Achyar menunjukan Sertifikat Hak Milik (SHM) sesuai dengan perjanjian jual beli tanah antara saksi dan M. Achyar.

Saksi juga dalam persidangan yang digelar secara virtual mengakui bahwa dirinya pernah turun ke lokasi tanah bersama dengan M. Achyar untuk ditunjukan lokasi tanah yang dibeli saksi oleh M. Achyar.

“Iya benar. Saya bersama dengan M. Achyar ke lokasi tanah itu tanggal 17 Agustus tahun 2017 dan November 2017. Untuk perjanjian pertama tanggal 7 Agutus 2018 untuk tanah yang luasnya 0,4 Ha. Dan pada bulan november 2018 untuk luas lahan 4 Ha,” terang saksi.

Menurut saksi, yang diketahui oleh dirinya sesuai dengan alas hak yang ditunjukan kepada dirinya pemilii lahan tersebut ahli waris Tengku Daeng Malewa. Di bulan Agustus Tahun 2017, saksi memberikan uang muka sebesar Rp60 juta dan tanggal 7 November 2017 ditambah lagi sebesar Rp500 juta dari kesepakatan Rp300 miliar.

“Soal penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) tidak diproses karena ditolak oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Manggarai Barat, Made Anom,” terang saksi.

Mengenai keberadaan kontainer dilokasi tanah, saksi mengaku bahwa dirinya tidak mengetahui sama sekali soal keberadaan kontainer tersebut. Namun, saksi mengakui bahwa dirinya pernah melihat lokasi namun dalam keadaan kosong hanya terdapat pagar yang sudah terkunci.

Selain itu, saksi Gories Mere juga mengakui bahwa dirinya pernah hadir dilokasi tanah bersama dengan David Andre Pratama saat peresmian pelabuhan peti kemas di tahun 2019 lalu. Bahkan, saksi juga mengakui bahwa sempat bertemu dengan terdakwa Agustinus CH. Dula yang saat itu menjabat sebagai Bupati Manggarai Barat bersama dengan terdakwa M. Achyar guna melakukan klarifikasi mengenai permohonan SHM dan mengenai status tanah yang dibeli.

Dalam pertemuan antara saksi, terdakwa M. Achyar dan terdakwa Agustinus CH. Dula, terdakwa Aguatinus CH. Dula menyampaikan bahwa tanah tersebut tumpang tindih, termasuk tanah yang diajukan M. Achyar untuk permohonan penerbitan SHM kepada BPN Manggarai Barat.

Dalam persidangan saksi juga mengakui bahwa dirinya juga pernah bertemu dengan Menteri ATR, Sofyan Djalil di tahun 2019 lalu, ketika munculnya wacana untuk menjadikan Labuan Bajo sebagai daerah wisata premium. Dalam pertemuan itu, saksi Gories Mere mengatakan bahwa tanah di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, tumpang tindih.

Dalam kesempatan itu juga, saksi menyarankan kepada menteri ATR, Sofyan Djalil, agar mengirimkan tim ke lokasi tanah di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, untuk dilakukan pengecekan kebenaran terkait status tanahnya yang masih tumpang tindih.

“Soal perjanjian jual beli tanah dengan terdakwa M. Achyar sudah dibatalkan di tahun 2018 lalu. Ada juga diskriminasi soal penerbitan SHM diatas lahan Pemda Kabupaten Manggarai Barat,” sebut saksi.

Dengan dibatalkannya perjanjian jual beli antara saksi dan M. Achyar, uang muka senilai Rp. 560 juta sebagai ikatan tanda jadi jual beli tanah telah dikembalikan oleh M. Achyar kepada saksi.

Menurut saksi, dirinya juga pernah disampaikan oleh Kepala BPN Manggarai Barat, I Made Anom bahwa tanah yang dibeli dari M. Achyar itu merupakan bagian dari tanah Pemda Kabupaten Manggarai Barat.(rey)