Connect with us

Politik

Golkar Siap Beri Bantuan Hukum untuk Azis Syamsuddin

Diterbitkan

Pada

image_pdfimage_print

Realitarakyat.com – Partai Golkar bakal memberikan bantuan hukum kepada elitenya yang juga pimpinan DPR Azis Syamsuddin. Azis sendiri telah disebut KPK dalam penanganan kasus suap.

“Jadi bantuan hukum yang akan kita berikan pada Pak Azis tentu sesuai dengan apa yang jadi harapan-harpaan Pak Azis sendiri,” kata Ketua Badan Advokasi Hukum dan HAM (Bakumham) Partai Golkar, Supriansa, di Kantor DPP Golkar, Jl Anggrek Nelly Murni, Slipi, Jakarta Barat, Sabtu (8/5/2021).

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto bahkan menjadi pihak yang menugasi Bakumham Golkar untuk mengawal Azis. Golkar menghargai proses hukum yang tengah berjalan. Praduga tak bersalah dikedepankan untuk menyikapi kadernya itu.

“Hari ini baru resmi, pertama-tama kami dari Bakumham telah diberi tugas oleh Bapak Ketum untuk melakukan pengawalan terhadap masalah yang menimpa Pak Azis,” kata Supriansa.

Bakumham Golkar akan bersinergi dengan pengacara yang secara langsung ditunjuk Azis.

Dalam perkara kasus suap Wali Kota Tanjungbalai Syahrial kepada penyidik KPK AKP Stepanus Robin Pattuju, Azis Syamsuddin disebut-sebut menjadi pihak yang memperkenalkan Syahrial ke Stepanus. Ini disampaikan oleh Ketua KPK Firli Bahuri.

Ruangan kerja Azis Syamsuddin di DPR pada Rabu (28/4/2021). Penggeledahan dilakukan 4 jam dan KPK membawa total 5 koper. Adapun rumah dinas Azis Syamsuddin yang digeledah berada di Jalan Denpasar Raya C3/3, Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan. Penggeledahan selesai pada pukul 21.47 WIB.

Azis juga dicegah KPK bepergian ke luar negeri dari 27 April hingga enam bulan ke depan. Alasannya, KPK ingin mempermudah permintaan keterangan. Status Azis dalam kasus ini adalah saksi. Dia dipanggil untuk diperiksa.

“Pemeriksaan saksi tindak pidana korupsi suap penanganan perkara Wali Kota Tanjungbalai tahun 2020-2021. Identitas tersangka SRP,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Jumat (7/5) kemarin. Azis Syamsuddin tidak memenuhi panggilan pertama KPK.

Selain terhadap Azis, penyidik KPK memanggil empat saksi lainnya dalam kasus ini, yakni Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Tanjungbalai Yusmada, PNS Darwansyah Merta Wijaya, Ketua Lingkungan Abdul Rahim Sirait, dan PNS Waris.[prs]

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Politik

Soal Perombakan Kabinet, Fadjroel: Hanya Presiden yang Tahu

Diterbitkan

Pada

Penulis

Baca Berita

Politik

Dipecat, Viani Limiardi Tuntut PSI Rp1 Triliun

Diterbitkan

Pada

Penulis

Baca Berita

Politik

Dipecat PSI Karena Diduga Mark Up Dana Reses, Penegak Hukum Diminta Periksa Viani Limardi

Diterbitkan

Pada

Penulis

Viani Limiardi/Net
Baca Berita
Loading...