Connect with us

DPR

Gelar Rapat Tertutup, DPR Lakukan Konsinyering Penyelenggaraan dan Penambahan Anggaran Pemilu 2024

Diterbitkan

Pada

Gelar Rapat Tertutup, DPR Lakukan Konsinyering Penyelenggaraan dan Penambahan Anggaran Pemilu 2024
Wakil Ketua Komisi II DPR Junimart Girsang/Ist
image_pdfimage_print

Realitarakyat.com – Komisi II DPR mulai menggelar rapat tim kerja secara tertutup bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri RI), KPU RI, Bawaslu RI dan DKPP di Kompleks Parlemen, Senin (24/5/2021).

Wakil Ketua Komisi II DPR Junimart Girsang mengungkapkan rapat ini digelar dalam rangka konsinyering terkait konsep dan desain Penyelenggaraan Pemilihan kepala daerah Serentak 2024 yang meliputi Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati serta Walikota/Wakil Walikota, sebagai tindak lanjut dari pembahasan rapat sebelumnya.

“Pada rapat tim kerja ini, komisi II DPR baru melakukan konsinyering terkait konsep dan desain persiapan atas penyelenggaraan Pemilihan kepala daerah Serentak 2024 mendatang yang telah disusun oleh KPU,” ujarnya kepada wartawan.

“Rapat menyangkut draft tahapan Pemilu serentak. Dilanjutkan dengan konsinyering 10 hari ke depan. Yang pasti ada draft pergeseran tahapan bulan pendaftaran dan pencoblosan,” sambungnya.

Diungkapkan, dari konsep dan desain atas penyelenggaraan Pemilihan kepala daerah Serentak 2024 secara keseluruhan membutuhkan anggaran sebesar Rp 26,2 Triliun dari APBD Tahun 2024 dan Tahun 2024 dan dari APBN sebesar Rp86,2 Triliun.

“Ini anggaran untuk tahapan dan non-tahapan. Kesiapan dari PPK-Pantarlih LN yg berjumlah 8.021.064 orang sudah termasuk Anggota KPU Pusat sampai Kabupaten/Kota. Sarana dan prasarana termasuk tekhnologi informasi yang harus disiapkan dengan mantap,” jelas Junimart.

Ditegaskannya, pelaksanaan Pilkada serentak 2024 berdasarkan Pasal 201 ayat 8 UU nomor 10 tahun 2016. Adalah pemilu terbesar disepanjang sejarah Indonesia. Sehingga DPR dituntut untuk memastikan segala bentuk persiapan pelaksanaan penyelenggaraan Pilkada tersebut akan berjalan dengan baik.

“Melalui tim kerja ini, DPR memiliki kewajiban untuk memastikan Pemungutan suara serentak nasional dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan 2024, berlangsung dengan perencanaan yang baik,” tegasnya.

Selain itu sampaikannya, rapat tim kerja itu merupakan rapat pertama yang digelar oleh Tim Kerja Bersama, sejak dibentuk pertama kali pada Rapat Kerja Komisi II DPR beberapa waktu yang lalu.

Dia menyebut, Komisi II DPR telah menetapkan 12 orang anggotanya untuk menjadi anggota Tim Kerja tersebut, terdiri dari para pimpinan Komisi II dan Ketua Kelompok Fraksi.

“Karena itu kami sebenarnya 12 orang, kami di komisi II ada tim kerja bersama perwakilan KPU Kemendagri, Bawaslu, dan perwakilan DKPP, 12 orang itu terdiri dari semua pimpinan dan semua kapoksi Kemendagri dua perwakilan, Dirjen Otda dan Dirjen Polpum,” terangnya.[prs]

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

DPR

Skandal Impor Emas Rp47,1 Triliun, Santoso Dorong DPR Segera Bentuk Panja

Diterbitkan

Pada

Penulis

Skandal Impor Emas Rp47,1 Triliun, Santoso Dorong DPR Segera Bentuk Panja
Santoso Anggota Komisi 3 DPR RI F Demokrat
Baca Berita

DPR

Puan: Tindak Tegas Mafia Obat Terapi Covid-19 Tanpa Pandang Bulu!

Diterbitkan

Pada

Penulis

Puan: Tindak Tegas Mafia Obat Terapi Covid-19 Tanpa Pandang Bulu!
Baca Berita

DPR

Setjen DPR Melakukan Submit PMPRB dan Perjanjian Kinerja Eselon I dan II

Diterbitkan

Pada

Penulis

Setjen DPR Melakukan Submit PMPRB dan Perjanjian Kinerja Eselon I dan II
Baca Berita
Loading...