Fraksi Golkar Apresiasi Upaya Pemerintah untuk Pulihkan Ekonomi

  • Bagikan
Fraksi Golkar Apresiasi Upaya Pemerintah untuk Pulihkan Ekonomi
image_pdfimage_print

Realitarakyat.com – Anggota DPR RI Sari Yuliati menyampaikan, Fraksi Golkar mengapresiasi upaya pemerintah untuk memulihkan ekonomi saat ini hingga tahun depan. Oleh karena itu penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2022 diakui memiliki kompleksitas yang lebih tinggi dibanding APBN pada tahun-tahun sebelumnya.

“Dalam hal ini Fraksi Partai Golkar mengapresiasi pemilihan fokus pemerintah pada pembahasan APBN 2022 kali ini dengan tema pemulihan ekonomi dan reformasi struktural,” ujar Sari saat menyampaikan pandangan Fraksi Partai Golkar terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM dan PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2022 pada Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (25/5/2021).

Menurut Anggota Komisi III DPR RI ini, kedua poin pada tema tersebut menggambarkan tantangan utama bangsa Indonesia pada tahun depan. “Yaitu berkaitan dengan pemulihan ekonomi melalui ekspansi dan pemberian stimulus yang tepat sasaran,” ujar Politisi dapil Nusa Tenggara II itu.

Sementara itu Sari menyebutkan, Fraksi Partai Golkar menilai rencana pemerintah melakukan reformasi struktural dalam rangka konsolidasi fiskal ialah peletakan pondasi yang solid bagi keberlanjutan pembangunan pasca pandemi.

“Terkait pemulihan ekonomi, fraksi Partai Golkar menilai pelaksanaannya sejauh ini sudah on the track. Berbagai stimulus berupa insentif perpajakan hingga bantuan sosial telah berhasil menangani kontraksi ekonomi akibat pandemi,” urainya.

Adapun pada tahun 2022, Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI itu mengatakan bahwa pada tahun 2022 nanti, stimulus fiskal perlu diperpanjang kembali untuk menjaga daya beli masyarakat. Serta memulihkan dan meningkatkan konsumsi rumah tangga tangga sebagai kontributor utama Produk Domestik Bruto (PDB).

“Oleh karena itu upaya pemulihan ekonomi perlu memberi perhatian lebih kepada sisi permintaan dengan meningkatkan kualitas perlindungan sosial baik pada perencanaan, pendataan maupun pengelolaannya,” pungkasnya.[prs]

  • Bagikan