Connect with us

Hukum

Eks Pimpinan Minta KASN Turun Tangan Evaluasi Pelaksaaan TWK untuk Alih Status Pegawai KPK Jadi ASN

Diterbitkan

Pada

Eks Pimpinan Minta KASN Turun Tangan Evaluasi Pelaksaaan TWK untuk Alih Status Pegawai KPK Jadi ASN
image_pdfimage_print

Realitarakyat.com – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2014-2019, Agus Rahardjo meminta Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) turun tangan mengevaluasi tes wawasan kebangsaan (TWK) untuk alih status pegawai KPK menjadi ASN. Menurut Agus, KASN dapat berperan sebagai lembaga independen untuk mengusut polemik ini.

Menurut Agus, polemik 75 pegawai KPK yang tidak lolos TWK tersebut saat ini hanya menjadi perdebatan panjang jika tak ada pihak yang mengevaluasi prosesnya.

“Mungkin perlu ada pihak independen yang mencoba evaluasi tes ini. Kan sekarang kita punya yang namanya KASN yang kabarnya juga independen. Bisa enggak kekeruhan semacam ini, ada baiknya KASN turun, supaya lebih fair,” kata Agus dalam sebuah diskusi virtual, Senin (17/5/2021).

Menurut Agus, pelibatan KASN ini perlu, lantaran pihak-pihak yang selama ini bertanggung jawab mengenai alih status pegawai KPK menjadi ASN saling membantah di media.

Agus juga mempertanyakan sejumlah materi dalam tes tersebut yang justru meliputi hal-hal yang tidak relevan, seperti doa qunut dan soal status perkawinan.

“Saya belum pernah dengar, belum pernah tahu ada tes wawasan kebangsaan yang isinya seperti yang beredar di medsos. Ini kok bagi saya aneh ya,” ungkap Agus.

“TWK tapi yang ditanya mengenai doa qunut, sudah menikah, ini kan aneh. Padahal kalau tes TWK itu kan enggak boleh membeda-bedakan antara ASN yang lain maupun pegawai KPK yang mau ASN,” ujarnya menambahkan.

Oleh sebab itu, Agus meminta agar KASN menelusuri apakah benar soal-soal TWK itu seperti yang berkembang di media saat ini.

Senada dengan Agus, eks pimpinan lain KPK, Adnan Pandu Praja menilai bahwa untuk mengusut masalah ini bukan sekadar perlu melibatkan KASN. Ia bahkan meminta lembaga negara lain turut mengusut perkara tersebut.

Sebab, menurut Adnan, pertanyaan-pertanyaan dalam TWK sudah melampaui batas kewajaran, moral, dan kepantasan. Menurutnya, selain KASN, Komisi Informasi Publik (KIP) maupun Ombudsman Republik Indonesia juga perlu mengusut masalah ini.

“Terkait peranan KIP, bagaimana kita bisa tanya hal-hal yang terjadi dalam proses, tanyakan ke KIP. Karena dia lembaga yang berwenang sebagai komisi yang memantau proses-proses ini,” tutur Adnan.

Sementara itu, Ombudsman sebagai lembaga pengawas pelayanan publik dapat memeriksa apakah ada unsur maladministrasi dalam proses TWK. Tidak hanya itu, Adnan juga mendorong agar Majelis Ulama Indonesia atau MUI turut bersuara mengenai masalah ini.

“Tidak kalah menarik adalah peranan MUI terkait pertanyaan-pertanyaan yang melampaui batas moral. Misal pertanyaan mengenai threesome, jilbab, doa qunut, mungkin MUI bisa bersuara lah,”pungkas dia.[prs]

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Headline

Ternyata Ini Alasan Hakim Menjatuhkan Vonis 4 Tahun Penjara Kepada HRS

Diterbitkan

Pada

Penulis

Ternyata Ini Alasan Hakim Menjatuhkan Vonis 4 Tahun Penjara Kepada HRS
Baca Berita

Hukum

Besok Kejagung Akan Lelang 17 kapal Milik Tersangka Asabri

Diterbitkan

Pada

Penulis

Besok Kejagung Akan Lelang 17 kapal Milik Tersangka Asabri
Baca Berita

Headline

Hakim Jatuhkan Vonis 4 Tahun Penjara Terhadap Rizieq Shihab

Diterbitkan

Pada

Penulis

Hakim Jatuhkan Vonis 4 Tahun Penjara Terhadap Rizieq Shihab
Baca Berita
Loading...