Connect with us

Hukum

Eks Pimpinan Kecewa Putusan MK soal Uji Formil UU KPK

Diterbitkan

Pada

Eks Pimpinan Kecewa Putusan MK soal Uji Formil UU KPK
image_pdfimage_print

Realitarakyat.com – Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2015-2019 Laode Muhammad Syarif mengaku kecewa terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait uji formil Undang-Undang nomor 19 tahun 2019 tentang KPK.

“Saya kecewa atas putusan itu, kecewa dikarenakan beberapa hal,” kata dia pada diskusi bertajuk menyibak putusan MK dalam uji formil dan materi revisi UU KPK secara virtual di Jakarta, Kamis (6/5/2021).

Laode yang merupakan salah seorang dari 14 pemohon tersebut mengatakan meskipun yang diajukan adalah uji formil, seharusnya majelis hakim juga menggali kebenaran-kebenaran materi dari bukti-bukti yang disampaikan para pihak.

Menurut dia, proses revisi UU KPK tersebut tidak memenuhi syarat-syarat formil yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Sebagai contoh dikatakan revisi UU KPK sudah dikonsultasikan dengan publik termasuk seminar dengan Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Sumatera Utara dan Universitas Nasional.

“Itu dianggap sudah dipublikasikan,” ujar dia.

Seharusnya, pada tahapan itu majelis hakim lebih dalam lagi. Artinya harus mengetahui berapa persentase orang yang setuju atau menolak.

“Kita tahu persis pada seminar itu hampir sebagian orang mengatakan bahwa tidak butuh revisi Undang-Undang KPK,” ujarnya.

Kemudian, terkait pernyataan majelis hakim Saldi Isra yang membandingkan protes kelompok pro dan kontra revisi UU KPK dinilainya tidak pas. Sebab, di sisi kelompok yang menolak terdapat korban jiwa sedangkan yang mendukung hanya diberikan almamater padahal mereka bukan mahasiswa guna mendukung revisi UU itu.

“Terus terang kalau itu disamakan nilainya antara yang menolak sampai berguguran jiwa dengan yang mendukung, saya pikir mahkamah merendahkan dirinya,” ucap-nya.

Selanjutnya, penjelasan majelis hakim yang mengatakan bahwa revisi UU KPK telah dikonsultasikan dan bersifat transparan. Menurut Laode majelis hakim telah mengingkari kenyataan yang sebenarnya.

Sebagai bukti saat Laode, Agus Rahardjo dan pejabat KPK lainnya datang ke Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) untuk meminta draf revisi yang didiskusikan oleh eksekutif dan legislatif tetapi tidak diberikan.

“Saya pikir mahkamah harus memperhitungkan hal-hal itu,” katanya.[prs]

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hukum

Begini Konstruksi Suap Pengadaan Barang dan Jasa di Kalsel

Diterbitkan

Pada

Penulis

Begini Konstruksi Suap Pengadaan Barang dan Jasa di Kalsel
Baca Berita

Hukum

OTT di Kalsel KPK Sita Duit Rp345 Juta

Diterbitkan

Pada

Penulis

OTT di Kalsel KPK Sita Duit Rp345 Juta
Baca Berita

Hukum

Pakar Hukum: Aspirasi Masyarakat Konstitusional, Harus Disambut Positif

Diterbitkan

Pada

Penulis

Pakar Hukum: Aspirasi Masyarakat Konstitusional, Harus Disambut Positif
Pakar Hukum Suparji Ahmad/Net
Baca Berita
Loading...