DPR Minta Pemerintah Upayakan Dapat Sertifikat WHO untuk Vaksin Sinovac

  • Bagikan
asumsi
Anggota Komisi VI DPR Nusron Wahid/Net
image_pdfimage_print

Realitarakyat.com – Anggota Komisi VI DPR RI, Nusron Wahid meminta pemerintah berupaya mendapat sertifikat WHO untuk vaksin Sinovac. Hal itu dilakukan agar jemaah haji Indonesia yang sudah divaksin dapat lolos persyaratan untuk menjalankan ibadah haji di Tanah Suci dengan kuota terbatas dari Pemerintah Arab Saudi.

“Ini akan jadi masalah serius, sebab yang memilih vaksin bukan umat Islam Indonesia, tapi pemerintah dan Bio Farma. Akan jadi ironis dan tragis kalau sudah mahal-mahal dibeli dengan dana negara, ternyata tidak juga memudahkan umat untuk bisa naik haji,” ujar Nusron dalam keterangannya, Selasa (25/5/2021). Pernyataan tersebut disampaikan juga dalam RDP dengan Dirut BioFarma Honesti Basyir.

“Sebaliknya, kalau sertifikasi WHO segera keluar, ini akan bisa dijadikan sebagai alat atau sarana diplomasi agar sebagian umat Islam masih bisa naik haji seperti Negara-negara lain,” imbuh Nusron.

Mantan Ketua Umum GP Ansor ini berharap vaksin Sinovac dalam satu atau dua pekan ke depan akan mendapat sertifikat dari WHO.

Sementara itu, Honesti mengungkapkan, diperkirakan satu atau dua pekan ke depan vaksin Sinovac sudah mendapatkan sertifikasi dari WHO. Sertifikat tersebut tentu nantinya akan diterima Pemerintah Arab.

“Kita sudah berusaha maksimal dan akan kita push agar vaksin Sinovac bisa diterima di Pemerintah Arab Saudi,” katanya.

Diketahui, Pemerintah Arab Saudi akan memberi izin secara terbatas bagi jemaah di luar negaranya untuk beribadah haji tahun ini. Namun demikian, Plt Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag, Khoirizi, mengaku belum menerima informasi resmi terkait hal tersebut.

“Jika benar bahwa Saudi membuka pemberangkatan haji 1442 H untuk jemaah dari luar negaranya, meski kuotanya terbatas, tentu ini harus kita syukuri, alhamdulillah, karena jemaah Indonesia juga sudah menunggu lama, apalagi tahun lalu juga tertunda,” kata Khoirizi dalam keterangan pers yang dikutip dari website Kemenag, Senin (24/5).[prs]

  • Bagikan