Connect with us

Hukum

DPR Minta Hasil Penilaian Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK Dibuka ke Publik

Diterbitkan

Pada

DPR Minta Hasil Penilaian Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK Dibuka ke Publik
Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni (ist/net)

Realitarakyat.com – Badan Kepegawaian Negara (BKN) diminta membuka hasil penilaian terhadap para pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mengikuti tes wawasan kebangsaan untuk menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Hal itu perlu dilakukan apabila tes pada akhirnya menimbulkan polemik dan berdampak kepada kepercayaan publik terhadap kinerja KPK.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni, dalam keterangan tertulisnya, Rabu (5/5/2021).

“Kalau memang soal tes ini justru menimbulkan isu di masyarakat, maka kalau perlu kita minta saja ke BKN untuk membuka hasil penilaian para pegawai KPK tersebut secara terang benderang,” kata Sahroni.

“Biar kita semua paham yang mana yang benar, mana yang salah,” ujar politisi Partai Nasdem ini menambahkan.

Kendati demikian, Sahroni mengaku bahwa dirinya sendiri sudah mengecek langsung ke KPK bahwa lembaga negara tersebut hanya menjalankan amanat Undang-Undang (UU) KPK. Meski diakuinya, tes tersebut memang terkesan janggal di luar.

“Saya sudah cek langsung ke KPK tentang hal ini, yang memang terus terang bila dilihat dari luar memang janggal. Namun, setelah mendalami, saya rasa KPK dan pimpinan murni hanya menjalankan amanat undang-undang,” jelasnya.

Politikus Partai Nasdem itu menegaskan, dalam menjalankan tes wawasan kebangsaan terhadap para pegawainya, KPK juga bekerja sama dengan lembaga negara lain.

Beberapa lembaga itu di antaranya BKN, Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Intelijen Strategis TNI (BAIS-TNI), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), dan lainnya.

“Yang menjalankan tesnya pun bukan KPK, melainkan lembaga kepegawaian negara yakni BKN dengan bekerja sama dengan BIN, BAIS-TNI, BNPT, dan lainnya,” ujarnya.

Sebelumnya, publik tengah dihebohkan dengan kabar ada puluhan karyawan KPK, termasuk di dalamnya penyidik senior Novel Baswedan yang terancam dipecat karena tak lulus tes wawasan kebangsaan.

Adapun tes tersebut diambil sebagai syarat alih status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai amanat Undang-Undang KPK yang baru. (ndi)

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hukum

Penuntasan Kasus Jiwasyara dan Asabri, Pakar Dorong Eksaminasi Nasional

Diterbitkan

Pada

Penulis

Penuntasan Kasus Jiwasyara dan Asabri, Pakar Dorong Eksaminasi Nasional
Pakar hukum pidana dari Universitas Al Azhar Indonesia Suparji Ahmad (foto: ist/net)
Baca Berita

Hukum

KY Tegaskan Tak Pernah Minta Pungutan pada Calon Hakim Agung

Diterbitkan

Pada

Penulis

KY Tegaskan Tak Pernah Minta Pungutan pada Calon Hakim Agung
ilustrasi (ist/net)
Baca Berita

Daerah

Atasi Kelompok Bersenjata, TNI dan Polri Diminta Tak Timbulkan Masalah HAM

Diterbitkan

Pada

Penulis

Atasi Kelompok Bersenjata, TNI dan Polri Diminta Tak Timbulkan Masalah HAM
ilustrasi (ist/net)
Baca Berita
Loading...