Connect with us

DPR

DPR: Kebocoran Data WNI Bisa Berdampak Pada Keamanan Nasional

Diterbitkan

Pada

DPR: Kebocoran Data WNI Bisa Berdampak Pada Keamanan Nasional
image_pdfimage_print

Realitarakyat.com – Sejumlah anggota DPR RI geram dengan adanya dugaan kebocoran 279 juta data WNI. Para legislator di Senayan mendesak agar segara disahkannya RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP).

Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PAN Intan Fauzi menyebut bocornya 279 juta data WNI bisa berdampak pada keamanan nasional. Jika isu itu benar, Intan menyebut tidak ada lagi jaminan perlindungan data bagi WNI.

“Kasus dugaan kebocoran data 279 juta warga negara Indonesia yang diduga dari data peserta BPJS Kesehatan, sangat membahayakan keamanan nasional. Jika benar hasil investigasi bahwa data bocor, maka tidak ada jaminan maupun perlindungan data yang bersifat pribadi (privat). Apalagi jika benar dugaan jual beli data pribadi, maka ini sebuah tindakan kriminal,” kata Intan kepada wartawan, Selasa (25/5/2021).

Komisi IX sendiri berkaitan dengan persoalan ini karena data yang bocor diduga data BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan merupakan mitra Komisi IX DPR RI.

Intan mendesak agar pemerintah tidak menganggap dugaan bocornya data ini sebagai masalah kecil. Sebab, menurutnya, data tersebut bisa disalahgunakan untuk kejahatan rekayasa sosial.

“Pemerintah jangan menganggap persoalan ini sebagai masalah sepele. Sebab, pelaku kejahatan memanfaatkan data tersebut untuk melakukan serangan rekayasa sosial atau upaya peretasan adalah ancaman besar bagi bangsa. Data peserta BPJS Kesehatan sangat lengkap, calon peserta harus mengisi data yang sudah link dalam sistem dukcapil di kelurahan, di portal edabu system BPJS Kesehatan, dan menginput data diri lengkap sesuai KTP, NIK ditambah nomor HP, dan e-mail, dan nominal gaji,” ucapnya.

Dia menyebut kebocoran data ini tentu menghilangkan kepercayaan publik kepada lembaga dan otoritas negara. Pasalnya, kata dia, lembaga dan otoritas di Indonesia tidak bisa melindungi data-data milik masyarakat.

“Kebocoran data ini menyebabkan hilangnya kepercayaan publik (rakyat) kepada lembaga dan otoritas resmi negara yang selama ini memegang kendali data pribadi penduduk. Alasannya, mereka tidak mampu memproteksi dan mengamankan data pribadi warga negara,” tuturnya.

“Kejadian ini harus menjadi evaluasi menyeluruh bagi otoritas pemegang data penduduk untuk lebih prudent dan akuntabel mengamankan seluruh data personal setiap penduduk,” lanjut dia.[prs]

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

DPR

Atas Kelangkaan, Ketua DPR Minta Polisi Tindak Tegas Mafia Obat COVID-19

Diterbitkan

Pada

Penulis

Atas Kelangkaan, Ketua DPR Minta Polisi Tindak Tegas Mafia Obat COVID-19
Ketua DPR RI, Puan Maharani (ist/net)
Baca Berita

DPR

Tak Bergantung Impor, DPR Dorong Industri Farmasi Dalam Negeri Produksi Obat Sendiri

Diterbitkan

Pada

Penulis

Tak Bergantung Impor, DPR Dorong Industri Farmasi Dalam Negeri Produksi Obat Sendiri
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher (ist/net)
Baca Berita

DPR

Puan Minta Pemerintah Merata dalam Melakukan Vaksinasi Covid

Diterbitkan

Pada

Puan Minta Pemerintah Merata dalam Melakukan Vaksinasi Covid
Baca Berita
Loading...